DARUBA, OT - Ratusan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD, Rabu (21/11/2018) pagi tadi.

Aksi itu, untuk menagih janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) soal kepastian menggunakan hak angket dan interpelasi memberhentikan Bupati Beny Laos, sesuai dengan kesepakatan pada aksi sebelumnya.

"Kami datang hanya untuk menagih janji, karena anggota DPR sepakat hari ini  (Rabu, red) kita gelar rapat, dan lima fraksi di DPRD menyatakan sikap pandangan fraksi yang setuju dan tidak, namun nyatanya hanya tujuh anggota DPRD yang hadir. Bagaimana sidang memenuhi qorum," kata salah satu pendemo saat hearing bersama DPRD Morotai.

Anggota DPRD yang hadir dalam hearing tersebut yakni wakil ketua II Rasmin Fabanyo, ketua fraksi Partai Keadilan Sejatera (PKS) Marhaban Safi, ketua fraksi gabungan Micbil Abdul Aziz dari partai Demokrat dan anggota Ajudin Tanimbar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Mahmud Kiat serta Suaib Hi Kamil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Baharudin Burhan dari PKS.

Dalam hearing tersebut Micbil Abdul Aziz menyampaikan, dirinya tetap berkomitmen bahwa fraksinya tetap menggunakan hak angket dan interpelasi. Bahkan, Beny Laos diusir secara paksa keluar dari Morotai.

"Saya ulang sekali lagi, fraksi saya sudah berkomitmen melawan Beny Laos dan menggunakan hak kami dan bila perlu kita Ramai-ramai mengusir Beny laos dari Morotai dengan cara mempermalukannya," tegas Micbil.

Sementara Ajudin Tanimbar anggota dari PPP mengatakan, Senin pekan depan DPRD Morotai secara kelembagaan menentukan pilihan, dan jika ada anggota yang tidak hadir maka ia mengimbau warga menjemput paksa anggota dikediaman masing-masing.

"Dari PPP tetap setuju gunakan hak angket dan interpelasi, dan di hari Senin itu penentuan, jika ada anggota tidak hadir maka rakyat harus tangkap dan bawa mereka ke sini," tegasnya.

(hiz)