TOBELO, OT - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Desa Di Halmahera Utara (Halut), provinsi Maluku Utara (Malut), Senin (16/10/2017), menggelar aksi di depan kantor Bupati Halut.

Mereka mendesak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (PMD dan Pemdes) untuk membatalkan pelantikan Kepala Desa terpilih di Desa Kakara B, Kailupa dan Doitia. 

Salah satu orator aksi, Jenfangker Lahi mengatakan, Dinas PMD dan Pemdes Pemkab Halut, harus bertanggungjawab atas sengketa Pilkades yang terjadi di Desa Kakara B, Kailupan dan Doitia, karena telah terjadi kecurangan pada proses Pilkades.

"Hasil Pilkades di Kakara B dan Kailupa telah terjadi pengelembungan suara salah satu calon Kades. Kemudian di Desa Doitia panitia Pilkades telah meloloskan calon kades yang tidak memenuhi persyaratan," teriak Jenfangker Lahi saat berorasi di depan kantor Bupati Halut.

Sementara itu, kordinator aksi, Poli Romony, dalam pernyataan sikapnya mendesak Pemkab Halut, melalui instansi terkait untuk membatalkan proses pelantikan Kepala Desa terpilih Desa Kakara B, karena dinilai telah melanggaran undang-undang. "Bagi kami sengketa Pilkades di Desa Kakara B, Doitia dan Kailupa harus dibatalkan proses pelantikannya," tegas Pli Romony.
(red)