Koordinator Aksi Delfis Peta-peta menyampaikan, tujuan kehadiran Formak untuk meminta dukungan moril dari Pemerintah Kecamatan Kao Utara dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. "Aksi yang kami lakukan saat ini agar Pemkab Halut dapat menanggapi dan menindak lanjuti tuntutan kami dan bila perlu aktivitas kantor dihentikan sementara untuk sama-sama melakukan aksi," jelasnya dalam orasi, Selasa (20/8/2019).
Salah satu Orator Aksi, Rolfon mengatakan, untuk akses kesehatan masih sangat minim di Kecamatan Kao. Oleh karena itu, guna mendapatkan fasillitas kesehatan yang memadai harus pergi ke ibu Kota Kabupaten, sedangkan jarak yang di tempuh sangat jauh. "Pemerintah Daerah harus menyediakan fasilitas kesehatan di Kecamatan Kao. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik," teriaknya dalam orasi.
Sementara orator lain, Alfa menyampaikan, pada Juni 2019 lalu PT NHM dengan resmi telah menghentikan pembangunan rumah sakit Kao di Desa Kukumutuk karena Pemkab Halut tidakberikan respon positif. "Ini patut kita pertanyakan ada apa sebenarnya?," cetusnya.
Sedangkan Camat Kao, Melkianus Laranga mengatakan, terkait dengan permintaan massa aksi agar aktivitas pemerintahan kecamatan dihentikan, maka selaku Kepala Pemerintahan Kecamatan Kao menolak dengan tegas, dimana perlu dibedakan antara proses pembangunan Rumah Sakit dengan aktivitas pemerintahan.
"Bunkannya kami tidak mendukung aksi ini, secara pribadi kami sangat mendukung apa yang massa aksi perjuangkan," tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Sekretaris Ccamat Kao Utara, Fiktor Tjandua. Menurutnya, untuk menghentikan aktivitas kantor demi mendukung aksi ini, selaku sekretaris tidak bisa berbuat banyak, karena Camat sedang berada di Tobelo. "Secara pribadi kami mendukung apa yg menjadi tuntutan massa aksi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Terpisah, Kades Kao Taufik Mas mengatakan, perlu diketahui bahwa apa yang menjadi tujuan dari massa aksi itu, harus diperjuangkan sampai dengan terwujudnya tujuan tersebut.
"Aktivitas pemerintah kecamatan bukanlah suatu tujuan yang menjadi sasaran aksi, karena menurut kami bahwa dengan diblokirnya aktivitas pemerintahan kecamatan, itu sangat tidak efisien, berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Oleh sebab itu kami sarankan agar kiranya di lakukan koordinasi kembali dengan berbagai pihak, sehingga apa yg menjadi tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dapat tercapai," tuturnya.
Reporter: Redaksi
