Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, pada sidang paripurna Penandatanganan nota kesepahaman  KUA-PPAS APBD Tahun 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2018, Rabu (17/7/2019).

Ketua DPRD Halut, Julius Dagilaha menyampaikan, KUA dan PPAS APBD tahun 2020 yang telah ditanda tangani bersama dalam rapat paripurna hari ini, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD  tahun 2020 dan penjabarannya.

Sementara Bupati Halut Frans Manery mengatakan, beberapa waktu lalu Pemkab telah menyampaikan draf KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020, sehingga hari dilakukan penandatanganan nota kesepahaman.

Kata bupati, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp. 1.163.630.812.520.32 yang terdiri dari pendapata asli daerah (PAD) sebesar Rp. 110.351.097.155.87 dan dana perimbangan Rp. 825.556.789.100.00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 227.722.926.264.45 

Sementara belanja disepakati Rp. 1.163.630.812.520.32 dengan pembagian belanja tidak langsung sebesar Rp. 614.119.991.015.53 dan belanja langsung Rp. 549.510.821.504.79, sehingga untuk surplus/defisit Rp. 0 terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 7.500.000.000.00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 7.500.000.000.00

Bupati berharap, melalui kesepakatan hari ini, dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan tingkat Komisi dan Badan anggaran DPRD sesuai dinamika pembahasan yang berlaku, sehingga APBD Kabupaten Halmahera Utara tahun anggaran 2020 dapat ditetapkan sesuai waktu yang ditentukan.