Aksi pemalangan Kantor Desa itu, karena masyarakat menilai tidak ada transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 oleh Pemerintah Desa setempat.

 

Koordinator lapangan (Korlap), Alamsyah Ardiman menyampaikan, masyarakat sangat menginginkan agar keterbukaan dalam anggaran dana desa tersebut. 

 

"Kami sudah menelusuri terkait penggunaan dana Desa dan kami melihat bahwa pekerjaan yang sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan," jelas Ardiman.

 

Menurutnya, sekalipun ada kebijakan tentang pengalihan anggaran untuk pekerjaan yang lain, sebaiknya kebijakan tersebut dapat disampaikan. "Kami tidak menuduh Bapak Kades korupsi akan tetapi kami sebagai masyarakat menginginkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana Desa," cetusnya.

 

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dokulamo, Sofyan mengatakan, BPD memiliki prosedur dalam hal pelaksanaan tugas di dalam Desa. "Kami tidak pernah berniat untuk menutupi segala penggunaan anggaran tahun 2018 untuk pembuatan jalan tani," tandasnya.

 

Sementara, Camat Galela Barat, Ahsun Inayati menegaskan, laporan pertanggung jawaban (LPJ) anggaran tahun 2017 pihaknya belum menerima, demikian pula LPJ tahun 2018. Oleh sebab itu agar Pemdes segera membuat LPJ tersebut.

 

"Masyarakan hanya menginginkan laporan pertanggung jawaban, untuk itu dalam waktu yang tidak terlalu lama harus di jawab tuntutan dari masyarakat tersebut," tegasnya.

 

Selain itu, Camat menyampaikan, BPD harus tahu dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. "Kantor Desa merupakan kantor pemerintah yang di pergunakan untuk melayani masyarakat Desa Dokulamo,  saya harapkan agar masyarakat dapat membuka dan membersihkan kantor," harapnya.

 

Untuk diketahui, BPD sudah melaksanakan pertemuan internal, dan akan membagikan undangan ke masyarakat. Paling lambat besok pagi palang kantor Desa sudah dibuka dan dibersihkan untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban.