HALTENG, OT- Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (Formapas Malut) Riswan Sanun, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Polda Maluku Utara dalam menangani rentetan kekerasan yang terjadi di wilayah hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Riswan menilai aparat Kepolisian terkesan tidak berdaya menghadapi kelompok Orang Tak Dikenal (OTK) yang terus menebar teror bahkan melakukan pembunuhan di wilayah tersebut.
“Tragedi berdarah yang terjadi di Halteng dan Haltim adalah bukti nyata lemahnya kehadiran negara. Polda Malut tidak boleh hanya tampil di pesisir untuk pencitraan, sementara hutan-hutan dibiarkan menjadi zona bebas bagi kejahatan OTK," ungkap Riswan dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar persoalan. Riswan menilai patroli yang dilakukan masih bersifat simbolik dan tidak menjangkau wilayah-wilayah rawan yang justru menjadi basis aktivitas kelompok bersenjata ilegal.
"Kami mendesak agar Polda Maluku Utara segera mengambil langkah tegas dan terukur dengan fokus utama pada penindakan terhadap pelaku kejahatan OTK, bukan sekadar meredam konflik di permukaan," tegasnya.
Dia mengatakan, yang harus diusut adalah kejahatan OTK. Siapa mereka, dari mana mereka, apa motifnya, dan siapa yang melindungi mereka. "Ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut nyawa masyarakat," tegasnya.
Dia juga menekankan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab yang menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedalaman yang jauh dari pengawasan.
Formapas Maluku Utara Menuntut :
- Polda Maluku Utara segera melakukan operasi terpadu hingga ke wilayah hutan Halteng dan Haltim.
- Mengidentifikasi dan menangkap pelaku OTK secara transparan dan profesional.
- Menghentikan pendekatan pencitraan dan beralih pada tindakan nyata di lapangan.
- Menjamin keamanan masyarakat tanpa diskriminasi wilayah, baik pesisir maupun pedalaman.
“Jika aparat terus gagal menghadirkan rasa aman, maka kepercayaan publik akan runtuh. Negara harus hadir secara nyata, bukan sekadar narasi," tutupnya.
(red)
