HALSEL, OT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dinas PU-PR dan Dinas PMPTSP, akan membentuk satuan tugas (satgas) guna melakukan penertiban sejumlah bangunan yang saat ini tidak memiliki izin baik IMB maupun UKL dan UPL. 

Kepala DLH Halsel, Samsu Abubakar, mengaku, sejak diberi amanah menjalankan tugas pada instansi tersebut, dirinya melakukan pengecekan dan telah menemukan sebagian besar gedung yang dibangun di kota Labuha tidak memiliki izin UPL/UKL.

Atas temuan tersebut, dala waktu dekat, pihaknya bersama instansi terkait lainnya akan melakukan rapat bersama guna mengambil langkah-langlah penertiban.

"Jadi satgas ini dibentuk untuk  melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan hotel, serta bangunan lain," ujarnya.

Kata Samsu, pembentukan satgas tersebut diharapkan dapat menertibkan serta meminimalisasi adanya keluhan dari masyarakat terhadap kualitas serta perizinan perumahan dan Hotel serta bangunan lain.

"Di lapangan, masih banyak keluhan dari masyarakat terhadap kualitas serta perizinan. Untuk itu, Satgas khusus ini dibentuk guna percepatan dan pengawasan pembangunan," kata Samsu.

"Masih ada pengembang perumahan yang ingkar janji kepada konsumen. Hal itu perlu ditertibkan," tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kadis dinas PMPTSP, Farid, saat dikonfirmasi.

Dia mengaku pembentukan, satgas tersebut, selain bertugas untuk menertibkan dan menyelesaikan masalah di sektor perumahan dan pembangunan juga diharapkan bisa mendorong peran Pemda dan pengembang untuk pencapaian target program pemerintah.

"Satgas ini nantinya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan baik dari PUPR maupun DLH," terangnya.

Upaya ini juga dilakukan agar target PAD bidang retribusi dan pajak dapat terpenuhi melalui izin dan sumber PAD lainnya yang sah.

 (iel)