HALBAR, OT - Ketua DPC Partai Hanura Hardi I Hayun, menyikapi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) yang akan memberikan Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara  (ASN) di lingkup Pemkab Halbar.

Hardi menytakan, apa yang disampaikan oleh Bupati James Uang adalah langkah  tepat. Meski demikian, dia mengingatkan Pemkab untun melakukan pengkajian mendalam karena saat ini kondisi keuangan daerah belum stabil karena adanya efesiensi dari Pemerintah Pusat.

"Kita tahu bersama itu penting adanya kejian yang matang dengan melihat skema beranggaran. Kebijakan untuk TPP sepenuhnya kewenangan Bupati bukan Sekda," kata Hardi, pada Kamis (24/7/2025).

Dia menyatakan, persoalan TPP itu menurutnya bersentuhan dengan ASN sehingga sangat sensitif, Sekda meski selaku ketua TPAD, wajib berkoordinasi dengan kepala daerah, "tidak boleh sepihak, dimana  pernyataan Sekda ke publik seakan telah mewakili Pemkab Hamahera Barat, ini keliru," tegasnya.

"TPP tersebut harus disampaikan Bupati agar jelas. Jika itu pernyataan Sekda sendiri artinya melampui batasan," tambahnya.

Olehnya itu, selaku Ketua Komisi III DPRD Halbar, Hardi secara tegas, mendesak Bupati James Uang segara mrngevaluasi sikap Sekda, "tidak boleh diam nantinya berimbas memicu keresahan sebab telah dikomsumsi publik," cetusnya.

"Bupati tidak boleh diam. Harus bersikap tegas, wajib evaluasi Sekda jika memang perlu, dicopot!" tagasnya.

 (deko)