JAILOLO,  OT - Sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang dinilai menghambat pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dipastikan bakal dinonjonkan.

Hal ini disampaikan Bupati Danny Missy, di lobi lantai II Kantor Bupati Halbar, Selasa (20/2/2018) tadi. "Di tahun Ini saya tidak lagi main-main, karena arah menuju situ (WTP) sudah terbuka, namun kalau ada yang lalai, tahu sendiri resikonya, saya akan nonjobkan,” tegas bupati.

Danny menjelaskan, sementara ini tahapan pemeriksaan  BPK lagi berjalan, jadi apapun yang terjadi tahun ini harus meraih yang namanya WTP. "Bila ada dinas yang menghambat pencapaian WTP akan saya copot,” kata Danny.

Orang nomor satu Halbar ini juga menyentil terkait  persoalan perbedaan persepsi antara dirinya bersama Wabup Ahmad Zakir Mando, menurutnya, ini hal biasa tetapi jangan ada SKPD yang mencoba mengambil kesempatan dengan merenggangkan hubungannya dengam wakil.

"Sebab dalam SKPD lingkup Pemkab Halbar seakan-akan ada terdapat blok-blok, dan ini akan menjadi evaluasi kami berdua,” jelas Danny.

Olehnya  itu,   Danny mengajak kepada para kepala dinas  agar bersatu-padu guna  meningkatkan kinerja di tahun ketiga kepemimpinannya.

"Saya dan  Wabup AZM dihantam dan diisukan dari berbagai sudut, namun kami baik-baik saja. Tetap bekerja, karena yang kami kerjakan untuk rakyat,” terang Bupati.

Namun bila kita bersatu tidak akan bisa yang mencerai-beraikan kerjasama ini dan semua program bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan bersama, karena kedepan banyak program besar yang datang dari pusat. "Berhasil dan tidaknya program tersebut tergantung pada kita sendiri,” katanya.

Danny mengakui, selain menonjobkan SKPD yang menghambat pencapaian WTP, juga akan melakukan pemecatan terhadap pejabat yang mendekati masa pensiun. "Jadi SKPD yang mendekati masa pensiun akan dinonjonkan,” terangnya.(red)