HALBAR, OT - Anggota Komisi I DPRD Halmahera Barat (Halbar) Frangky Luang meminta Bupati James Uang segera mengevaluasi kepala DPM-PD dan Kabag Pemerintahan Setda Halbar.

Politisi partai Demokrat itu menilai, keduanya tidak "becus" menyelsaikan kodefikasi enam Desa di wilayah Jailolo Timur, Kabupaten Halbar, Provinsi Maluku Utara.

Kepada indotimur.com Frangky menegaskan, Kabag Pemerintahan dan Kadis DPMPD Halbar, tidak fokus dalam menyikapi persoalan enam desa.

Menurutnya, sejauh ini pergerakan dari pemerintah daerah itu tertutup, sehingga kodefikasi sampai saat ini tidak kunjung tuntas.

"Saya minta agar Bupati segera evaluasi Kabag Pemerintahan dan Kadis DPMPD, karena begitu lambat dan sangat tertutup dalam pengurusan kodefikasi enam desa," kesal Frangky, Sabtu (15/1/2022).

Dia menegaskan, kodefikasi desa ini harus segera diterbitkan, karena telah diatur dalam regulasi persyaratan pengusulan oleh pemerintah daerah.

"Tetapi ada syarat lain yang kita lihat adalah ketidak seriusan oleh pemerintah kabupaten terutama dari Kabag Pemerintahan dan kadis DPMPD," terang Fangky

Dia menegaskan, ketidakseriusan pemerintah mengurus kodefikasi desa berdampak pada anggaran yang bersumber dari Dana Desa, "karena masalah kodefikasi sehingga masyarakat di wilayah enam Desa, terpaksa tak kebagian Dana Desa (DD) seperti desa-desa lain pada umumnya di Indonesia.

"Saya minta pemerintah daerah presur agar secepatnya kodefikasi itu keluar, dan ada apa sehingga kodefikasi sangat lambat keluar," tandasnya.

 (deko)