JAILOLO,OT- Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai program unggulan terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Salah satunya gagasan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Kabupaten Halbar.
Secara khusus, tim KEK bersama Kementerian Pariwisata melakukan kunjungan ke Halbar guna menggelar pertemuan bersama stakeholder terkait, bertempat di vila Gaba, desa Guaemadu kecamatan Jailolo, Rabu (22/11/2017).
Bupati Danny, dalam kegiatan tersebut mengatakan, dari rapat pertemuan ini untuk persiapan pengusulan KEK Halbar, dengan beberapa langka yang perlu dilakukan dan dilengkapi dalam mendukung percepatan pengusulan KEK.
"Kehadiran tim KEK kedaerah ini merupakan komitmen dan dukungan dalam persiapan pengusulan untuk di usulkan ke pemerintah pusat," jelas Danny.
Danny berharap, seluruh stakeholder dapat mengambil manfaat dalam kegiatan tersebut untuk mempersiapkan pengusulan KEK di Halbar.
"Melalui pengusulan KEK ini, saya berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat bersama-sama menjaga lingkungan yang kondusif bagi aktifitas investasi sektor pariwisata dalam mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi daerah ini,” harap Danny.
Sementara itu, kepala Dinas Pariwisata Halbar, Feni Kiat, menjelaskan , pembangunan pariwisata serta kawasan industri dan KEK merupakan dua sektor prioritas pembangunan tahun 2017 oleh Presiden RI Joko Widodo.
" Menteri pariwisata pernah menyatakan, bahwa untuk Indonesia, pariwisata merupakan penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah, ” katanya.
Maka dari itu. Lanjut Feni, Kementerian Pariwisata melalui Direktorat Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, tengah berupaya melahirkan lebih banyak KEK Pariwisata sebagai pendukung program 10 destinasi prioritas yang menunjang tercapainya target 20 juta wisatawan mancanegara mengunjungi NKRI di tahun 2019 nanti," tuturnya.
Feni Juga mengungkapkan, usaha ini juga harus didukung oleh semua pihak, sehingga apa yang menjadi kinerja dinas pariwisata bisa terselengara secara baik
(red)
