TERNATE, OT - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Kampong (SMPK) Kecamatan Moti, Kelurahan Kota, melakukan aksi protes di kantor Lurah Moti Kota, memprotes kebijakan pihak Kelurahan yang dinilai tidak pro masyarakat.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Andil Asis Ismail mengatakan, berdasarkan hasil investigasi dari SMPK, ada keluhan warga Kelurahan Moti Kota, terkait sistim pelayanan yang dilakukan pihak Kelurahan terhadap masyarakat.
Andi menilai, pihak Kelurahan terkesan tebang pilih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya soal pembuatan surat keterangan atau administrasi kependudukan.
Selain soal admistrasi kependudukan, masalah pendistribusian bantuan untuk masyarakat juga dinilai tidak disalurkan secara merata. Pemerintah Kelurahan juga disinyalir melakukan intimidasi saat momentum politik.
Sementara itu, Lurah Moti Kota, Ahmad Yasin, saat dikonfirmasi indotimur.com melalui telepon selularnya mengatakan, aksi protes dari mahasiswa merupakan hal wajar dan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Terkait dengan tuntutan mahasiswa soal sistem pelayanan pablik, Ahmad menyatakan, pihaknya tetap melakukan pelayanan, bahkan pelayanan dilakukan di luar jam kantor.
"Jadi intinya selama ini mungkin masyarakat tidak menyukai sistem pelayanan di Kelurahan, namun hal itu tidak disampaikan langsung kepada kami selaku aparatur Kelurahan, jadi saya berangapan bahwa ini hanya informasi sepihak saja," ungkapnya.
Terkait tuduhan intimidasi, Ahmad menegaskan, pihak Kelurahan, telah melakukan peetemuan bersama seluruh perangkat pegawai di Kelurahan untuk memberikan klarifikasi, namun dia menilai ini hanya persoalan politik jadi hanya sebatas isu.
Ahmad juga mengklarifikasi soal Dana Partisipasi Kelurahan (DPPK) Tahun 2018, senilai Rp 850 juta. "Hal ini saya sudah sampaikan ke masyarakat saat pertemuan bahwa prioritas alokasi angaran tersebut, diperuntuhkan program fisik dan non fisik, program fisik sementara kami membuat gapura di Kelurahan Moti Kota dan sudah mulai berjalan," terang Ahmad.
Sedangkan untuk non fisik, pihak Kelurahan melakukan distribusi kebutuhan sarana prasarana TPQ di masing masing RT/RW.
Ahmad mengaku, pasca aksi protes, pihaknya melakukan hering dengan melibatkan semua unsur, baik Pemerintah Kelurahan, tokoh masyarakat pihak RT/RW pihak keamanan, serta mahasiswa, turut hadir pada pertemuan tersebut.
"Jadi pada kesimpulanya kami tetap merespon dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tanpa memandang bulu, kemudian saya berharap kepada adik adik mahasiswa, jika ada informasi dari masyarakat soal sistem Pemerintahan di Kelurahan Kecamatan Moti Kota, maka diminta untuk saling berkoordinasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi," pungkasnya.(ded)
