TERNATE, OT - Bappelitbangda Kota Ternate, mulai menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate untuk tahun 2024.
Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, dalam rumusan kebijakan RKPD, ada beberapa hal normatif yang harus diperhatikan sebagai rujukan atau catatan, seperti proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk kepentingan hal tersebut, lanjutnya, Bappelitbangda telah mengundang sejumlah pimpinan OPD teknis guna membahas per skala bidang, mulai dari bidang ekonomi, bidang fisik prasarana, bidang sosial dan budaya, serta Litbang untuk DAK tahun 2024.
"Intinya OPD-OPD yang berada di bawah masing-masing bidang sudah kami panggil. Pemanggilan OPD-OPD teknis ini tidak lain adalah untuk mematangkan dokumen tahun 2024. Sekarang kita sudah dalam tahapan direviuw oleh Pemprov," ucap Rizal.
Mantan Kadis Tata Kota ini menekankan salah satu poin penting dari RKPD adalah terkait dengan estimasi atau proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebagai koordinator pengelola PAD dan OPD-OPD pengelola PAD dipanggil untuk rapat ini guna memberi gambaran terhadap proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan.
"Tujuan Bappelitbangda memanggil OPD-OPD ini, paling tidak kami bisa menghindari jangan lagi ada menaikan pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi proyeksi yang ril atau yang ada di lapangan, " jelas Rizal.
Dalam rapat tersebut, kata Rizal, telah diminta kepada kepala BP2RD dan OPD teknis untuk memberi gambaran, bahwa apa yang menjadi potensi pendapatan di setiap OPD pengelola PAD harus sesuai dengan kondisi ril yang ada di lapangan.
Rizal mengambil contoh Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Menurutnya, IMB pada proyeksi pendapatan tahun 2023 nilainya hanya Rp 1,5 miliar. Padahal, di tujuh tahun sebelumnya, proyeksinya diangka Rp 3 miliar dan mampu dicapai oleh Dinas Tata Kota. Itu artinya, proyeksi Rp 1,5 miliar adalah target yang terlalu rendah untuk saat ini.
"Jadi sebenarnya masih bisa kita naikkan, karena kalau kita lihat kondisi di lapangan sekarang kan semakin banyak orang membangun. Maka logikanya, estimasi atau proyeksi PAD retribusi IMB sudah tidak bisa Rp.1,5 miliar, harus diangka Rp.5 miliar," urainya.
Selain itu, ada beberapa sektor pendapatan yang menurut Bappelitbanda perlu dikelola secara baik.
"Sehingga kami berharap OPD pengelola pendapatan dalam memproyeksi pendapatan tahun 2024 untuk kepentingan komponen belanja yang ada di dalam RKPD harus ada korelasi. Jangan lagi buat proyeksi yang nanti bisa menyulitkan kita ketika APBD sudah ditetapkan," kata Rizal.
Rizal menyebut, fakta yang terjadi di tahun 2023 ini, dari proyeksi pendapatan yang ada dalam APBD khususnya pada komponen PAD realisasinya masih diangka 26 persen. Dengan sisa waktu yang ada, akan sangat sulit untuk mencapai target 100 persen.
"Sehingga ikhtiar dini yang Bappelitbangda lakukan untuk kepentingan RKPD 2024 adalah jangan lagi terulang seperti di tahun 2023 ini. Sehingga, rapat bersama OPD pengelola PAD kemarin itu bukan hanya sekedar rapat, ini demi efektifitas pendapatan di tahun 2024," tegas Rizal.
"Itu artinya, kita harus buat rasionalisasi bahwa komponen belanja dan pendapatan harus sama. Sehingga jangan lagi ada perencanaan yang dalam perjalanan dirubah, disesuaikan, digeser karena pendapatan yang menurun, " terang Rizal.
Saat rapat, Rizal juga sudah memberi imbauan ke OPD pengelola pendapatan dengan harapan bahwa estimasi pendapatan harus sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
Saat rapat, Rizal juga sudah memberi imbauan ke OPD pengelola pendapatan dengan harapan bahwa estimasi pendapatan harus sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
"Satu pekan kedepan data-data ril terkait proyeksi pendapatan sudah bisa dimasukan ke Bappelitbangda melalui keuangan dalam konteks TAPD untuk nantinya difinalisasi untuk menjadi data dalam rekapan finalisasi data RKPD," pungkas Rizal, sembari menambahkan, ini juga sebagai cikal bakal lahirnya KUA PPAS untuk persiapan penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) tahun anggaran 2024.
(fight)
