Pontianak - �Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pihak Pemerintah Negeri Sarawak, Malaysia menjalin kerjasama menertibkan taksi ilegal yang selama ini beroperasi dikedua negara dalam waktu dekat. Pasalnya banyak laporan mengenai taksi ilegal yang mulai meresahkan kedua negara tersebut. Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH mengatakan, rencananya, pihak Pemprov Kalbar dan Polda Kalbar beserta Dinas Perhubungan Kalbar akan melakukan razia terhadap taksi ilegal yang mengangkut penumpang tanpa memiliki dokumen resmi yang keluar masuk Indonesia dan Malaysia di pintu perbatasan, dan akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan. �Sekarang ini banyak taksi gelap (illegal/tanpa ijin trayek) berkeliaran keluar masuk ke Indonesia maupun Malaysia untuk angkut penumpang, ini sebenarnya tidak boleh. Karena kedua negara telah bersepakat menggunakan angkutan umum seperti Bus atau angkutan massa lainnya yang legal, sebab menyangkut keamanan kedua negara dan akan kita razia dipintu perbatasan,� kata Drs Cornelis, MH, Selasa (22/8), saat menerima Menteri Muda Pengakutan Sarawak, Malaysia di Istana Rakyat Kalbar. Gubernur Kalbar juga mengimbau kepada masyarakat Kita untuk menaati aturan yang telah disepakati hubungan internasional kedua negara tersebut. �Tolong kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan taksi gelap (ilegal) jika berpergian ke Malaysia, untuk menaati aturan ini, serta memahami hubungan internasional ini,� tegasnya. Sementara itu, Menteri Muda Pengakutan Sarawak Malaysia, YB. Datuk Dr. Jerip Anak Susil, mengatakan, permasalahan taksi ilegal di kedua negara sudah sangat mengkawatirkan, sebab wilayah Kalbar yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia menjaga keamanan kedua negara pasalnya dengan menggunakan taksi ilegal tersebut sering mendapatkan laporan adanya tindakan kriminal dalam taksi ilegal tersebut. �Kedatangan kami untuk memperat perhubungan kedua negara terutama di Kalbar dan menyelesaikan isu-isu yang ada utamanya kasus taksi gelap (ilegal). Kami ingin menyelesaikan isu-isu itu yang berserat (bersama-sama),� ujar YB. Datuk Dr. Jerip Anak Susil. Bukan hanya permasalahan taksi ilegal yang dibahas kedua pemimpin tersebut, namun juga membahas pos pintu lintas batas negara (PLBN) yang berbatasan langsung kedua negara, karena pada saat ini dua dari tiga PLBN belum bisa untuk lalu lintas kendaraan yakni PLBN Nanga Badau dan Aruk. Terkait ini, Gubernur Kalbar Cornelis akan mengupayakan ini ke Pemerintah Nasional, karena harus ada pembicaraan antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden RI. ((red)