TERNATE, OT - Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatue Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate sejak Januari hingga Februari tahun ini belum terbayarkan.

Pasalnya masih terdapat sejumlah dokumen yang belum dilengkapi, salah satunya dokumen evaluasi jabatan yang belum disiapkan Bagian Organisasi Setda Kota Ternate.

Meski begitu, anggaran untuk pembayaran TPP ASN telah tersedia, hanya saja belum ada dasar untuk melakukan pembayaran.

Data yang dikantongi indotimur.com menyebutkan, rata-rata TPP ASN di Kota Ternate sebesar Rp 8 miliar per bulan. 

Kepala BPKAD Kota Ternate Abdullah H M Saleh memastikan, anggaran untuk pembayaran TPP bagi ASN Pemkot Ternate telah teraedia, "hanya saja masih menunggu proses administrasi dari Kemendagri," kata Abdullah saat diwawancarai indotimur.com, (2/3/2023) di kantor Wali Kota.

Kata dia, proses secara administrasi TPP untuk sementara ini, baru sampai ke Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri.

Namun, lanjut Abdullah, terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan, sehingga proses pemberkasan bisa sampai ke Dirjen Bina Keuangan Daerah. 

"Jadi setelah ada rekomendasi dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, baru ke Kemenkeu. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, proses administrasi ini bisa berjalan, sehingga harapan TPP ASN bisa secepatnya terbayar," katanya.

Abdullah juga berharap pada bulan Maret 2023 ini TPP ASN sudah bisa terbayarkan. Namun mekanisme pembayaran TPP ini, harus dari Kemenkeu melalui sejumlah persyaratan yang harus disiapkan, termasuk dokumen evaluasi jabatan yang ada di Kemenpan-RB. 

"Makanya, Sekretaris Daerah Kota Ternate menugaskan ke saya, agar segera ke Kemendagri, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak," tandasnya mengakhiri.

 (fight)