TERNATE, OT - Pemerintah Kota Ternate menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi momentum nyata untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan hasil pembangunan dan kemerdekaan secara adil.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, seusai memimpin upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Lapangan Ngara Lamo, Kelurahan Soa Sio, Kota Ternate, Senin (17/8/2026).
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Ternate, Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah Dr Rizal Marsaoly, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para ASN di lingkup Pemerintah Kota Ternate.
BACA JUGA : Upacara Detik-Detik Proklamasi Tahun 2026 di Ternate Berlangsung Khidmat
BACA JUGA : Ribuan Warga Ternate Saksikan Upacara Detik-Detik Proklamasi Tahun 2026
Saat memberi pernyataan, Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman menekankan bahwa peringatan kemerdekaan tidak boleh sebatas agenda seremonial tahunan semata. Sebaliknya, momen ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk mengukur sejauh mana program pembangunan yang dijalankan telah berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Setiap tahun kita memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya, harapan pemerintah dan masyarakat adalah kesejahteraan harus jauh lebih baik," ujar Tauhid.
Dia menambahkan, harus ada perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat dari tahun ke tahun, terutama terkait peningkatan kesejahteraan dan penegakan keadilan sosial.
Menurutnya, negara—termasuk pemerintah daerah—memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar warga secara merata.
Selain masalah kesejahteraan umum, Wali Kota dua periode itu juga memberikan perhatian khusus pada pemerataan pembangunan di wilayah pelosok.
Dia menegaskan, masyarakat yang tinggal di tiga pulau terluar Kota Ternate (Batang Dua, Hiri dan Moti) berhak mendapatkan perhatian yang sama dan merasakan manfaat pembangunan secara proporsional.
"Rasa keadilan perlu diberikan oleh pemerintah. Konteksnya, pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah," tegasnya.
Tauhid tak menampik bahwa keterbatasan kemampuan fiskal atau keuangan daerah masih menjadi tantangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Meski demikian, kondisi tersebut dipastikannya tidak akan menyurutkan komitmen pemerintah untuk hadir bagi masyarakat.
"Dari sisi pembangunan, saya kira saat ini dengan kondisi keuangan kita menyesuaikan. Namun, perhatian kepada warga, kepada masyarakat, terutama dalam memperingati kemerdekaan, adalah kita ingin bahwa semua warga atau rakyat merasakan hasil-hasil kemerdekaan," tutup Tauhid.
(fight)
