TERNATE, OT — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menegaskan komitmennya untuk mengawal keselarasan antara program pembangunan daerah dengan kebijakan pusat.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenuhan Data Program Strategis Nasional (Pro SN) kabupaten/kota se-Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Rabu (20/5/2026).
Rakor yang dibuka oleh Sekretaris Provinsi mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, ini turut dihadiri oleh para Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran Bappelitbangda, Inspektorat, dan Dinas Sosial dari 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Usai Rakor, Sekda Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menggelar rakor yang dirangkaikan dengan coaching clinic.
Menurutnya, agenda ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan persepsi menyukseskan program-program strategis nasional di daerah.
"Saya lihat kegiatan ini sangat menarik dan punya nilai tambah. Paling tidak memberi pesan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 10 kabupaten/kota benar-benar serius untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah,” ujarnya.
Sekda menambahkan, sinkronisasi ini sangat krusial karena sejumlah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tanggung jawab bersama yang harus dieksekusi di tingkat lokal.
Program-program prioritas tersebut meliputi, Penanganan kawasan kumuh, Pengentasan kemiskinan, Penurunan angka stunting dan Penguatan pelayanan sosial.
"Nah, yang mau dilihat itu sejauh mana keberpihakan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), program kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan dukungannya terhadap program-program nasional itu,” tambahnya.
Selain menyelaraskan data, rakor ini juga melatih aparatur daerah dalam penginputan dan monitoring indikator melalui aplikasi e-Monev milik Bappenas.
Proses monitoring ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi berkala oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia juga menekankan bahwa perbedaan nama program di setiap daerah bukanlah masalah, asalkan memiliki muatan dan sasaran akhir yang sama. "Misalnya pengentasan kemiskinan, programnya bisa berbeda, tapi sasaran akhirnya sama," jelasnya.
Di sisi lain, mantan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate ini tidak menampik adanya tantangan berat berupa kebijakan rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi anggaran. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan program prioritas mandek.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kebijakan itu benar-benar terimplementasi dalam APBD. Sehingga capaian dan kendalanya bisa segera dievaluasi untuk mencari solusi dan strategi ke depan,” tegas Sekda.
Setelah rakor, orang nomor tiga di jajaran Pemkot Ternate itu langsung menginstruksikan jajaran Bappelitbangda dan Inspektorat Kota Ternate untuk segera menyusun laporan komprehensif mengenai tingkat keselarasan program yang ada saat ini.
“Saya ingin melihat sejauh mana keselarasan program di Kota Ternate, termasuk kemandirian fiskalnya,” pungkas Sekda.
(fight)
