TERNATE, OT - Kesadaran masyarakat Kota Ternate dalam upaya penanganan sampah semakin meningkat. Hal ini dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.
Berbagai langkah strategis telah disepakati untuk mengatasi masalah sanitasi, salah satunya dengan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kementerian terkait agar memberikan Dana Insentif Daerah (DID) untuk penanganan sanitasi.
Ketua AKKOPSI, M. Dadang Supriatna mengatakan, deklarasi penanganan sampah yang telah dilakukan akan segera ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Bappenas, KLHK, dan kementerian lainnya.
Tujuannya untuk memastikan implementasi sanitasi yang lebih optimal melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta pihak swasta, demi mewujudkan kota yang bebas sampah pada 2030.
Kota Ternate juga mendukung program Presiden dalam hal penanganan sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat. Penanganan sampah plastik juga menjadi fokus, dengan rencana pengadaan mesin Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengelola sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif.
Meskipun saat ini Krisna (Tempat Pengolahan Sampah) masih ditutup, rencana pengadaan mesin RDF tetap menjadi prioritas setelah fasilitas tersebut dibuka kembali.
“Salah satu inovasi yang sedang digagas Pemkot Ternate adalah upaya pengolahan sampah plastik untuk mencetak produk-produk berguna seperti kursi, asbak, dan barang lainnya. Pemerintah Kota berencana menjalin kerjasama dengan industri untuk memastikan produk olahan sampah ini memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan,” kata Dadang, Sabtu (30/8/2025) di sela-sela agenda City Santitation Summit 2025 yang dipusatkan di Kota Ternate.
BACA JUGA : Ada Doa Untuk Indonesia Pada Pembukaan CSS di Kota Ternate
Sementara Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, menambahkan setelah penutupan Krisna, pihaknya telah menandatangani MoU dengan Institut Teknologi PLN untuk menguraikan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada batu bara dan menciptakan solusi ramah lingkungan untuk wilayah Ternate.
Selain itu, Kota Ternate juga berencana membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan insentif serta bantuan lainnya yang mendukung upaya penanganan sampah.
Dalam waktu dekat, Kementerian KLHK juga akan memberikan bantuan berupa satu unit exavator untuk pengelolaan sampah, meski ada penundaan dalam penyerahannya. "Penanganan sampah akan menjadi skala prioritas kami. Kami berkomitmen untuk mewujudkan kota bebas sampah pada tahun 2030,” ujar Tauhid.
Di sisi lain, untuk penanganan sampah di perairan, Pemerintah Kota Ternate mengusulkan agar koperasi, seperti Koperasi Merah Putih, turut berperan aktif dalam mengelola sampah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penanganan sampah di laut juga menjadi bagian penting dalam advokasi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
(fight)
