HALBAR, OT - Tahun ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Halmahera Barat, mulai memberlakukan syarat khusus untuk pencairan Dana Desa (DD) dam Alokasi Dana Desa (ADD)

Kepada indotimur.com kepala DPM-PD Halbar Soni Balatjai, mengatakan untuk pencairan DD tahap I tahun 2023, belum dapat dilakukan karena masih menggu backup data dari masing-masing Pemerintah desa (Pemdes) di Aplikasi Sisitem Keuangan Desa (Seskaudes)

"Dari sekian desa, ada 96 desa, memback up desa di Aplikasi Siskaudes. Alasan keterlamabatan kemungkinan sebagian besar menunggu pagu DD dan ADD melalui Perbub baru dilakukan penyerahan kemarin. Tapi kami upayakan dalam bulan Februari tuntas,"kata Soni Balajai, Selasa (7/02/2023).

Menurut Soni, terkait permintaan tahap I Dana Desa tersebut sesuai aturan itu batas waktu memasukan back up data di Aplikasi Seskaudes itu, tanggal 31 Maret 2023, kini DPM-PD mengupayakan sebelum menyelesaikan dengan dua minggu sebelum tiba batas waktunya dan apa bila semua selesai, Pemdes sudah bisa lakukan permintaan pencairan.

"Jadi untuk total DD total Rp 123 miliar lebih dan ADD Rp 50 miliar lebih.  kemudian tahun ini DD ada kenaikan tapi banyak namun bila dilihat dari setiap desa, ada beberpa DD juga yang turun," ucapnya

Meski begitu, mantan Kaban BP3D Halbar ini, mengungkapkan sekarang pihaknya telah memberlakukan syarat katagori khsusus ke Pemdes, terkait penciran anggaran, atau Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tujuannya agar ada pencerahan secara adimistrasi dalam keterbukaan permintaan anggaran

"Tiga syarat khusus yaitu Perdes reliasasi anggaran, Perdes RKPDes, Perdes APBDes. Jika ditemukan tidak ada syarat ini maka saya akan meminta jangan diproses permintaan anggarannya. Dan itu saya baru perdana berlakukan, tahun-tahun dimasa saya, kalau sebelumnya saya tidak tahu," ungkapnya.

 (deko)