HALBAR, OT - Pemangkasan dana Tranfer Ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat, menuai respon ketua DPRD Halmahra Barat Ibnu Saud Kadim.
"Pemangkasan aggaran Rp203,9 miliar di tahun 2026 akan menjadi pukulan berat bagi keuangan Halbar yang sejak awal sudah terbatas," ucap Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, merespon pernyataan Bupati.
Politisi Demokrat ini mengatakan bahwa pemangkasan bukan hanya terjadi di Halmahera Barat, melainkan hampir di seluruh daerah. Kondisi fiskal negara sedang tidak sehat karena program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan anggaran besar.
"Tahun 2025 jumlahnya lebih dari Rp900 triliun, 2026 tinggal sekitar Rp600 triliun. Di Maluku Utara semua daerah terkena pemangkasan, termasuk Halmahera Barat berkurang sebesar Rp203,9 miliar," kata Ibnu pada Kamis (2/10/2025).
Dia menyatakan, bahwa program nasional; Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, hingga Danantara menyerap anggaran besar. Maka skema beranggaran Pemerintah Pusat dengan melakukan efisiensi di berbagai sektor termasuk dana transfer ke daerah.
Selaku ketua DPRD Halmahera Barat, Ibnu sependapat dengan pernyataan Bupati James Uang, yang meminta OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kreatif dalam mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan.
"OPD harus berekreasi, mencari sumber pendapatan supaya bisa menutupi, walaupun tidak semua, tapi sedikitnya bisa menutup kekurangan anggaran Halbar," ungkapnya
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, juga menyoroti dampak pemangkasan tersebut.
Menurutnya, hampir semua daerah, Maluku Utara mengalami hal sama. Halbar kurang lebih Rp203,9 miliar, Kota Ternate sekitar Rp180 miliar lebih, Halmahera Utara Rp200 miliar lebih, Halmahera Tengah Rp400 miliar, dan untuk Provinsi sekitar Rp900 miliar.
"Jika hanya mengandalkan transfer pusat, maka postur APBD bisa tersedot habis untuk membayar gaji pegawai.Dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap visi-misi Bupati dan Wakil Bupati," ucapnya
Yoram juga sependapat dengan Bupati dan Ketua DPRD yang menekankan pentingnya strategi daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melobi anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Mandator
"Kalau kita tidak kreatif, maka program pembangunan bisa mandek. Semua daerah menjerit, jadi saya berharap mungkin awalnya pahit, tapi di tengah dan akhir akan berbuah manis," ungkapnya.
(deko)
