HALBAR, OT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat menjadwalkan penandatangan MoU hibah anggaran Pemilu antara Pemkab dengan pihak penyelenggara Pemilu baru akan dilakukan pekan depan.  

Rencana itu baru diketahui setelah Pemkab melalui  Asisten III Deni Kasim  Kepala Kesbangpol Halbar Asnath Sowo, Kabag Hukum, BKAD, Komisioner KPU dan Bawaslu Halbar melakukan rapat koordinasi, pada Rabu (1/11/2023).

Kepada indotimur.com Kepala Kesbangpol Asnath Sowo mangatakan, untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pemda, KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan, pihaknya menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor)

"Rakor ini bertujuan membahas kesiapan  pendatanganan NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Rencananya waktu dekat penandatangan  segera dilakukan," kata Asnath. 

Mantan kepala DPM-PD Halbar ini menyatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 54 tahun 2022 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Dana Pilkada di KPU itu Rp,30 miliar sementara Bawaslu Rp.8 miliar. Dan di tahun ini juga angaran pilkada di KPU dan Bawaslu akan dicairkan 40 persen dari APBD-P," katanya.

Pemkab dalam beranggaran tidak lepas verifikasi data. Oleh karena itu terkait dengan anggaran pengamanan Pilkada bagi TNI-Polri berdasarkan review tidak kurang dari Rp.4 miliar

"Sementara anggaran keamanan TNI/Polri itu akan diakomodir pada tahun depan," ungkapnya.

 (deko)