HALBAR, OT - Dalam menjawab permintaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) maka untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Halmahera Barat, tahun kemarin tepat waktu dan tidak bermasalah.
Kepada indotimur.com Sekertaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat M. Syahril Abdurajak, mengatakan untuk sisitem pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupatan (Pemkab) sepanjang tahun 2022 berbasis aplikasi SIPD telah selesai sebagaimana ditandai dengan penyerahan dokuken LKPD kepada BPK
"Bahkan dalam diskusi kemarin bersama BPK, juga mendiskusikan soal penerapan pengelolaan melalui SIPD Kabupatena Halbar tidak ada masalah dan tepat waktu saat penyerahan LKPD," kata Syahril Abdurajak, Kamis (12/01/2023).
Sekda mengatakan, dimaksud penyerahan LKPD tepat waktu karena batas untuk memasukan dokumen tersebut per tanggal 31 Maret 2023, kemudian penyerapan keuangan dengan SIPD di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat tidak bermasalah.
Sekda juga berharap, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat, segara menyiapkan dokumen-dokumen yang nantinya diaudit BPK dalam waktu dekat ini.
"Di imbau OPD-OPD menyiapkan semua adimistrasi berupa Pertanggunjawaban, karena akan diaudit BPK, dan serahkan ke Inspektorat guna dirangkum untuk pelaporan Kabupaten," imbuhnya
Terpisah kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BKPD) Halmahera Barat Chuzaemah Djauhar kepada indotimur.com membenarkan pernyataan Sekda Halbar soal pengelolaan keuangan Pemkab tahun 2022.
"Iya memang benar, untuk pengelolaan SPID di Pemkab Halbar tidak ada masalah semua berjalan baik, saya harapkan semua terus berkoordinasi agar semangat bersinergi tetap terjaga dengan baik," pungkasnya.
(deko)
