HALBAR, OT - Menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) dari tahun 2007 hingga semester I tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat (Halbat) intesn membangun koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kapada indotimur.com Inspektur Martinus Djawa mengatakan, dalam menindalanjuti rekomendasi BPK atas temuan-temuan baik secara administrasi dan pengembalian anggaran, pihaknya secara intens bekerja sehingga sebagian dokumen sudah rampung.

Dia mangatakan, ini dilakukan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, maka penting untuk diselesaikan mengingat mulai bulan depan, akan dilangsungkan sidang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

"Sementara masih proses dan beberapa Dinas secara adimistrasi sudah hampir rampung. Karena rencannya akhir Juli sidang TP-TGR untuk yang kerugian negara sudah ada yang menyetor meski dengan cicil juga memang sangat direspon OPD cukup serius," kata Martinus kemarin.

Menurutnya ada sejumlah dekumen dikembalikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) lantaran bukan dokumen yang diharapkan namun begitu ada juga dokumen sudah diterima BPK.

Plehnya itu, sambung Martinus, sekarang sistem pelaporan Inspektorat hampir setiap hari selalu update data secara online ke BPK karena ditargetkan tahun ini semua temuan diselesaikan.

"Target tahun ini temuan tuntas selasai. Memang kita juga harus jujur kembali membuka berkas dan dokumen lama membutuhkan waktu juga, Inspektorat juga sudah melaporkan. Sehingga itu akan sidang majelis TPTGR dibentuk nanti setelah Sekda balik,"ungkpanya

Dia mengimbau agar masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus ikut berperan lebih aktif dalam menyelesaikan masalah secara adimistrasi dan pengembalian dengan memfungsikan Bidang Perbendaharaan agar ikut berperan aktif.

 (deko)