HALTENG, OT- Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mengancam akan melakukan mogok kerja, jika gaji yang merupakan hak mereka terlambat dibayar.
Selain soal keterlambatan gaji atau honor, Panwascam juga menilai anggaran operasional Panwaslu Kecamatan tidak sesuai dengan beban kerja selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Sampai saat ini gaji belum kami terima, padahal Sekertariat Bawaslu Kabupaten janjikan dari tanggal 3 kemarin. Keterlambatan gaji ini bukan kali pertama," ungkap Ketua Panwascam Patani Utara, Fajri melalui rilisnya yang diterima redaksi indotimur.com Jum'at (6/9/2024).
Selain itu, anggaran operasional Panwascam juga terlalu kecil dibandingkan tahapan yang harus diawasi selama Pilkada.
Bukan hanya itu, Fajri juga menyoroti anggaran perjalanan dinas selama tahapan pilkada sebagaimana tercantum dalam RAB Kecamatan yang terhitung hanya 6 kali. Sementara ada banyak tahapan yang harus diawasi, mulai dari pencoklitan, tahapan kampanye hingga pungut hitung.
Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Patani Alikan mengatakan anggaran dana hibah untuk Bawaslu Halteng sebesar Rp9 miliar, namun sampai pencairan tahap 2 saat ini perjalanan dinas Panwaslu Desa (PKD) tidak dimuat dalam RAB tahap 2.
"Kami dan Panwaslu Desa telah mengawasi dari tahapan pembentukan Pentarlih/PPDP sampai pencoklitan selesai hampir 2 bulan lebih, namun anggaran perjadin panwas desa tidak ada dalam item RAB yang sudah cair di tahap pertama dan kedua ini", tambah Ketua Panwas Weda Selatan Takdir Talib.
Takdir meminta Bawaslu Halteng untuk membahas dan melakukan revisi terkait RAB Panwaslu Kecamatan se-Halmahera Tengah.
Kekesalan juga disampaikan oleh Ketua Panwaslu Pulau Gebe Hayat. Dia menyatakan, sukses tidaknya pengawasan pilkada Halteng tahun 2024 ini tergatung pada penyelenggara dalam hal ini Panwaslu Kecamatan dan Desa.
"Karena kami merupakan unjung tombak pengawasan di lapangan. Jadi jika Bawaslu Halteng tidak merevisi anggaran operasional ini, kami Panwascam Se-Halteng akan melakukan mogok kerja," ancam aktivis GMNI itu.
(red)
