TERNATE, OT- Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Ternate mempertanyakan distribusi Bantua Sosial (Bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) yang hingga sekarang tak kunjung disalurkan kepada warga yang terdapak Corona Virus (Covid-19).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif dalam rilisnya yang diterima redaksi indotimur.com menyampaikan, memasuki minggu kedua bulan ramadhan distribusi Bansos kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 belum juga didistribusi oleh pemerintah kota Ternate.
“Keterlambatan ini membuat Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate menyayangkan sikap wali kota Ternate,” kata Nurlaela.
Menurut Nurlaela, kepekaan wali kota terhadap krisis kemanusiaan ini mulai memudar, sehingga fraksi NasDem sangat sayangkan kelambatan ini dikarenakan persoalan sederhana, yaitu masalah tekhnis terkait dengan verifikasi pendataan.
Lebih lanjut Nurlaela sampaikan, batas waktu Pemkot melalui surat edaran Sekretaris Kota Ternate (Sekot) meminta seluruh Kelurahan memasukan entri data penerima Bansos yaitu paling lambat di tanggal 15 April 2020.
“Jika kami gunakan estimasi durasi waktu dalam surat edaran tersebut, sudah sangat lama dan belum terdistribusi sampai saat ini. Fraksi Nasdem sangat miris, ini situasi darurat dan pemkot sendiri tetapkan situasi darurat kemanusiaan,” jelasnya.
Kata Nurlaela, logikanya jika situasi darurat maka langkah yang diambil juga harus cepat tanggap, apalagi berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. “Ini soal isi perut masyarakat jadi kami mendesak kerja-kerja seluruh aparatur pemkot kaitan dengan Bansos cepat tanggap,” kesalnya.
Nurlaela mengaku, Fraksi NasDem sudah mengkroscek ke Dinas Sosial apa kendala sampai belum terdistribusi bansos ke masyarakat. Menurutnya, ini diakibatkan karena persoalan data yang dimasukan kelurahan, ada duplikasi data dengan bantuan PKH (program keluarga harapan) dan Bansos bersumber APBN, dan ada juga karena persoalan data fisik foto kopian KTP dan KK penerima yang tidak dilampirkan.
Karena faktor ini, menurut Ketua Fraksi Nasdem ini tidak bisa di tolerir. “Kami sangat mengerti Dinsos bekerja hati-hati agar tidak jadi masalah dikemudian hari, tapi yang kami sayangkan adalah sikap wali kota Ternate, kenapa tidak menggunakan kewenangannya untuk lebih tegas, memerintahkan aparatur kecamatan dan kelurahan agar soal sepele dan tekhnis ini tidak memperlambat bantuan,” ungkapnya.
“Saya meminta saudara wali kota berkaca dengan Kabupaten Pulau Morotai dan kabupaten lainnya di Maluku Utara, saat ini Bansos di Morotai misalkan sudah tahap ketiga, apa sih bedanya. Saya pikir sama karena Morotai juga punya rakyat dan Ternate juga punya rakyat, tingkat kesulitan bahkan rentan kendali Morotai harusnya jauh lebih sulit ketimbang Kota Ternate, tapi Morotai sudah pembagian tahap tiga, sementara Ternate satukalipun belum juga dibagikan,” tutup Nurlaela.(awie)
