TERNATE, OT- Majelis Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Pimpinan  Wilayah Maluku Utara (PWM), akhirnya membentuk tim investigasi untuk mengungkap masalah ijazah milik Bupati Halmahera Selatan, Hi Usman Sidik yang belakangan menjadi perdebatan publik.

Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah majelis Hukum dan HAM menggelar rapat kerja, dipimpin Ketua Majelis Hukum dan HAM  Dr, Drs Amin Bendar SH, yang berlangsung di kediaman Burhan Ismail, Minggu (10/09/2023).

Rapat  dihadiri Wakil Ketua PWM Malut, Dr Aji Deni, Dr Aziz Hakim menunjuk Burhan Ismail sebagai ketua tim investigasi dengan sekretaris Hendra Kasim. Sekretaris tim investigasi Hendra Kasim mengungkapkan, tim bentukan majelis Hukum dan HAM ini akan menelusuri ijazah milik Bupati Halsel, Usman Sidik. 

Pembentukan tim investigasi karena Majelis Hukum dan HAM menerima pengaduan dari salah satu ortom Muhammadiyah yakni Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara beberpa waktu lalu.

 Hendra menegaskan, penelusuran ijazah milik Bupati Halsel tak ada tujuan lain, kecuali bermaksud membersihkan nama baik Muhammadiyah yang diseret seret dalam kasus dugaan ijazah palsu milik Bupati Halsel Usman Sidik.

Ini juga lanjut Hendra, bukan bermaskud menzalimi Bupati Halsel tapi untuk membantu  memastikan ijazah tersebu asli atau sebaliknya.(red)