SEKADAU, OT - Anggota DPRD Sekadau, Kalimantan Barat (Kalbar), Abuntono, SP mempertanyakan keseriusan Pemkab Sekadau melalui instansi terkait dalam menindak lanjuti keluhan sejumlah petani plasma PT MJP tentang potongan fee oleh manajemen sebesar 5 persen.

Sebab, sampai sekarang belum terdengar langkah konkrit untuk memperjelas persoalan tersebut. Sebagai informasi, PT MJP menggunakan pola PIR Trans, bukan manajemen satu atap.

"Bagaimana tindak lanjutnya, kok sepi-sepi saja sampai sekarang. Inikan menyangkut uang petani yang dipotong perusahaan tanpa dasar yang jelas, dan kemana saja aliran dana itu? Petani harus tahu," kata Abun, (8/11/2017).

Jika kondisi riil infrastruktur kebun plasma dalam keadaan baik, mungkin petani tidak mempermasalahkan potongan tersebut. "Yang menjadi persoalan adalah jalan lingkungan kebun kondisinya tidak memadai," ujarnya.

Selain potongan tersebut, para petani juga sudah dikenakan potongan khusus untuk pemeliharaan jalan kebun.

"Tapi mengapa jalannya tidak bagus-bagus, petani susah melansir buah. Ini harus ditanggapi dengan serius dan kami berharap pihak eksekutif dapat menjadi mediator untuk memperjelas persoalan ini," tegas ketua fraksi Hanura DPRD Sekadau itu.

Jika dikalkulasikan, nilai kasar fee manajemen PT MJP mencapai kisaran Rp300 juta per bulan. Potongan ini sudah ada sejak PT MJP di take-over oleh Gunas Group pada tahun 2008.

(red)