HALSEL OT - Oknum pegawai pada Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Maluku Utara (Malut), diduga melakukan pemerasan pada tiga desa di Kecamatan Gane Timur dan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Malut.
Informasi yang dihimpun indotimur.com menyebutkan, oknum yang meresahkan warga itu, bahkan mengatasnamakan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba saat melakukan aksi pemerasan terhadap warga Desa Wosi, Desa Tanjung Jere Kecamatan Gane Timur, dan Desa Matutin Tanjung Kecamatan Gane Timur Tengah.
Modus oknum tersebut, dengan meminta uang tunai Rp 200 ribu, per kepala keluarga (KK) guna mendapatkan bantuan rumah kumuh.
Sejumlah warga yang ditemui mengakui kalau ada oknum pegawai dari Pemprov Malut yang meminta uang jika akan menerima bantuan rumah kumuh.
Bahkan oknum tersebut tidak tanggung tanggung membawa nama Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba untuk meminta uang ke warga.
"Untuk mendapatkan rumah kumuh dari Provibsi, kami diminta setor uang Rp.200 ribu per keluarga," ujar salah atau warga yang meminta namanya tidak dipublish.
Informasi terkait aksi pemerasan yang diduga dilakukan oknum tersebut, diketahui oleh Idrus Assagaf anggota DPRD Halsel, dapil Gane Barat dan Gane Timur.
Menurut Idrus Assagaf, warga di tiga desa itu mendatang dirinya dan menyampaikan masalah tersebut.
Idrus mengatakan, warga melaporkan ulah oknum yang mengatasnamakan pegawai di provinsi Malut melakukan pemerasan dengan jaminan akan mendapatkan program rumah kumuh.
"Masyarakat dimintai uang 200 ribu dengan janji akan mendapat bantuan rumah kumuh dari kementraian PUPR tahun 2018 nanti," ujar Idrus meniru laporan warga.
Ditambahkan, oknum pegawai meminta uang dengan alasan untuk biaya oprasional memperjuangan bantuan rumah kumuh di kecematan Gane Timur.
Terkait itu, kata Idrus, pihaknya telah menurunkan tim guna melakukan kroscek. "Kami belum mengetahui secara pasti, apa hanya tiga desa ataukah masih ada desa lain," tandas politisi partai Golkar itu.
Dia menambahkan, tiga desa yang mengalami pemerasan yakni desa Wosi sebanyak 80 KK, Desa Tanjung Jere sebanyak 60 KK dan desa Tabahijra sebanyak 53 KK, dan masing masing KK sebesar Rp 200 ribu.
"Kami sementara masih menunggu tim kami ke lapangan untuk mengidentifikasi di lapangan, apa masih ada desa lain lagi atau tidak," jelasnya.
(red)
