TERNATE, OT- Terkait sikap Pemerintah Kota Ternate melalui Plt sekot menantang para pengkritik terkait penanganan Covid-19 di kota Ternate, Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (eLS-KAP) Maluku Utara (Malut), Hasbi Yusuf menilai pemkot agar tidak perlu anti kritik.
“Pemerintah bukan strata sosial mulia, kalian ditugaskan dan digaji oleh rakyat untuk melayani rakyat. Kenapa pelayan jadi lebay dan sok kuasa begini? Kritik pada manajemen penanganan Covid-19 itu wajar saja, karena menyangkut dengan nyawa dan hak hidup rakyat. Apa pemerintah mau rakyat diam saja, walaupun Pemerintah salah,” tutur Hasbi.
Pemerintah kota, kata hasbi, agar fokus bekerja bersama rakyat untuk memotong penyebaran Covid-19 di kota Ternate. Maka kritik harus dipandang sebagai ekspresi kebebasan politik sekaligus kesadaran rakyat akan kerja-kerja pemerintah.
“Tanpa kritik Pemerintah bisa saja menyimpang dari harapan public, karena itu kritik suatu keniscayaan dalam pemerintahan demokrasi manapun,” ucapnya.
Lebih lanjut kata Hasbi, sebaiknya pemerintah menyimak semua kritik dan masukan dari rakyat untuk kerja-kerja penanganan Covid-19 yang lebih baik lagi. “Semua kita menjadi korban. Pejabat pemerintah masih bisa terima gaji di tengah Covid-19 tapi rakyat kecil apalagi buruh dan pekerja harian dan warung warung kecil, mereka sangat rentan dengan wabah Covid-19,” katanya.
“Mereka tak bisa bekerja, sementara tuntutan hidup dan keluarga terus meningkat. Mereka di rumah, tak bisa keluar, banyak perusahan tutup dan mereka berharap pada pemerintah untuk menjamin hidup mereka. Jika pemerintah salah menangani ini semuanya maka kehidupan ekonomi mereka dalam taruhan besar,” jelas Hasbi.
Untuk itu, masyarakat memberikan masukan lewat kritik itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial atas kehidupan masyarakat. Pemerintah yang demokratis akan menjadikan semua kritik sebagai input bagi evaluasi kinerja.
Bukan sebaliknya menjadikan kritik sebagai upaya melawan atau tidak suka atau sampai pada kesimpulan tidak mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19. Jelas ini selain sesat berfikir juga manandakan pemerintah arogan dan sok kuasa.
“Jika pemerintah tahu diri, seharusnya faham bahwa mereka digaji oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat untuk melayani mereka, karena itu sangatlah tak wajar jika ada pejabat pemerintah yang alergi kritik dan menjadikan rakyat sebagai musuh hanya karena rakyat mengingatkan mereka lewat kritik,” tegas Hasbi.
Hasbi menambahkan, semua pihak berharap wabah Covid-19 ini segera berlalu karena itu butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah, dunia usah maupun masyarakat. Dalam kondisi seperti sekarang Pemerintah harus tampil sebagai aktor penting dalam melindungi rakyat dari penyakit maupun dari kelaparan.
“Saya dan kita semua tetap mendukung setiap langkah pemerintah yang dipandang berpihak pada kepentingan rakyat. Tetapi akan tetap mengawal dan kritis pada setiap kebijakan apapun yang diambil pemerintah, terutama langkah langkah penanganan Covid-19. Apalagi pemerintah didukung dengan anggaran yang besar untuk ini semua,” tutupnya.(awie)
