TERNATE, OT- Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 15,35 persen pada triwulan II 2026. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan yang ditopang hilirisasi pertambangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara menilai tantangan ekonomi daerah bukan lagi sekadar menjaga laju pertumbuhan, melainkan memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara saat ini banyak ditopang aktivitas hilirisasi pertambangan dan industri pengolahan. Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

"Pertumbuhan ekonomi kita tinggi dan salah satunya disokong oleh hilirisasi pertambangan dan pengolahan. Tetapi untuk 10 sampai 15 tahun ke depan, kita perlu mengantisipasi bagaimana pertumbuhan itu tetap berkelanjutan dan masyarakat tetap sejahtera," kata Adi dalam kegiatan Jurnalis Update OJK Maluku Utara. Selasa (18/8/2026).

Adi mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi tidak otomatis membuat seluruh lapisan masyarakat menikmati manfaat yang sama. Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah struktur ketenagakerjaan.

Berdasarkan data yang dipaparkan OJK, sekitar 63,93 persen pekerja di Maluku Utara masih berada di sektor informal. Mereka bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kaki lima hingga pelaku usaha informal lainnya.

"Ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten maupun kota juga perlu fokus terhadap sektor ini," ujarnya.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka Maluku Utara tercatat 4,46 persen. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional.

Namun, menurut Adi, rendahnya tingkat pengangguran tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi. Besarnya jumlah pekerja informal menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah dalam menciptakan pekerjaan yang lebih produktif dan memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat.

Kemiskinan di Tengah Pertumbuhan Tinggi

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah angka kemiskinan. Data BPS yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan persentase penduduk miskin Maluku Utara pada 2026 berada di angka 5,79 persen.

Kondisi itu memperlihatkan adanya jarak antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan manfaat ekonomi di tengah masyarakat.

Adi menyebut situasi tersebut sebagai tantangan yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau investasi, tetapi juga dari seberapa jauh aktivitas ekonomi tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi harus bisa memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.

Indeks pembangunan manusia juga masih menjadi perhatian. Meski berada sedikit di bawah rata-rata nasional, indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan.

Sementara itu, tingkat ketimpangan yang tercermin melalui rasio gini Maluku Utara disebut relatif lebih baik dibandingkan angka nasional.

Akses Keuangan Jadi Kunci

OJK menilai sektor jasa keuangan memiliki peran penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang berada di sektor informal.

Persoalannya, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas banyak pulau membuat perluasan jaringan layanan keuangan menghadapi tantangan tersendiri.

Membangun kantor cabang maupun jaringan layanan konvensional di wilayah kepulauan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, OJK mendorong pemanfaatan layanan berbasis agen melalui program Laku Pandai.

Menurut Adi, keberadaan agen dapat mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank.

"Ketika Maluku Utara dengan pulau-pulaunya, sementara lembaga jasa keuangan ingin membuka jaringan kantor membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, Laku Pandai menjadi salah satu solusi," ujarnya.

Adi mencontohkan nelayan yang memperoleh penghasilan setelah melaut. Dengan akses perbankan yang lebih dekat, uang hasil kerja mereka dapat disimpan secara aman tanpa harus membawa atau menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di rumah.

"Kalau mereka menyimpan di bank, uangnya lebih tercatat dan lebih aman. Mereka juga bisa menariknya kapan saja," katanya.

Program tersebut juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi masyarakat yang menjadi agen. Besarnya pendapatan bergantung pada volume transaksi dan kebijakan masing-masing bank.

Namun, Adi mengingatkan agar biaya transaksi tetap menjadi perhatian sehingga layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat dan tidak justru membebani masyarakat.

Digitalisasi Perlu Diperluas

Selain memperluas akses melalui jaringan agen, OJK mendorong percepatan digitalisasi layanan keuangan dan pembayaran.

Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi dinilai menjadi peluang untuk memperluas inklusi keuangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kantor fisik.

Adi mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan sinergi antara OJK, Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan media.

"Intinya bagaimana literasi dan inklusi itu kita tingkatkan dengan memanfaatkan semua jaringan yang ada, termasuk meningkatkan layanan digital," ujar Adi.

Bagi OJK, pertumbuhan sektor jasa keuangan harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Akses terhadap pembiayaan, tabungan, transaksi digital dan layanan keuangan lainnya diharapkan dapat menjadi jembatan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor besar.

" Tugas kita adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat," tandas Adi.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai dua digit dengan demikian menghadirkan dua sisi. Di satu sisi, hilirisasi pertambangan mendorong ekonomi tumbuh cepat. Di sisi lain, besarnya pekerja informal dan masih adanya kemiskinan menunjukkan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut lebih inklusif dan berkelanjutan.(ier)