TERNATE, OT - Ratusan mahasiswa di Kota Ternate yang tergabung dalam Komite Aksi Bersama Cabut Omnibus Law berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Ternate, Selasa (6/10/2020).

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak DPRD Kota Ternate ikut menyuarakan dan mendesak DPR untuk mencabut UU Omnibus Law yang telah disahkan Senin kemarin.

Koordinator aksi, Ahmad alam orasinya mengatakan, DPRD dan DPR tidak lagi membela kepentingan masyarakat melainkan menjajah, padahal mereka terpilih menjadi seorang ketua maupun anggota DPR dan DPRD berasal dari rakyat.

Seharusnya, kata Ahmad, anggota DPR dan DPRD menyuarakan kepentingan dan keresahan masyarakat, tapi faktanya terbalik, DPR mengancam dan menindas rakyat.

"Kami yang tergabung dari buruh, petani, kaum muda, masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang dengar tegas dan mengharamkan UU Omnibus Law diberlakukan di Provinsi Maluku Utara," tegasnya.

Menurutnya, Omnibus Law di dalamnya ada klaster-klaster yang akan merugikan dan mematikan rakyat hingga puluhan tahun, kebijakan ini kalau tidak dicabut dan tidak dihalangi maka akan mematikan generasi yang akan datang.

Sementara salah satu orator Thaty Balasteng dalam aksinya mengatakan, kebijakan pemerintah dan DPR RI mengesahkan UU Omnibus Law menuai kritikan dari seluruh gerakan di pusat sampai daerah, hal ini menandakan bahwa kebijakan tersebut harus dicabut karena akan mengancam atau melumpuhkan generasi muda yang akan datang.

Lanjut dia, tujuh juta generasi muda yang ada di Indonesia terancam dan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, bahkan sebelum disahkannya UU tersebut di Maluku Utara sudah menyiapkan 313 IUP.

"Pada tanggal 5 keamrin kita sudah tahu bersama wajah asli dewan penghianat rakyat, saat ini kita di jajah oleh pemerintah bahkan dewan orang-orang yang mewakili rakyat yakni DPRD, oleh karena itu, kami tegaskan bahwa aksi hari ini tidak hanya sampai di sini tapi terus berlanjut sampai dicabut UU tersebut," tegasnya.(awie)