SOFIFI, OT- Masalah perusahaan tambang di Provinsi Maluku Utara (Malut), tidak pernah selesai. Buktinya, Komsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Malut kembali menemukan tiga perusahaan tambang besar di daerah ini tidak terdaftar di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Koordinator KATAM Provinsi Malut, Muhlis Ibrahim pada indotimur.com menuturkan, sesuai hasil rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Dinas ESDM dengan Kementrian ESDM, yang diselenggrakan di Jakarta pada 28 Februari 2019 lalu, ditemukan ada tiga perusahaan besar di Provinsi Maluku Utara yang tidak derdaftar namanya di Kementerian.

Tiga perusahan itu, lanjut Muhlis, PT Obi Prima Nikel dengan wiayah operasinya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), PT Elsaday Mulia wilayah operasinya di Kabupaten Halmahera Tengah (Haleng) dan PT Tararex Mulia Jaya dengan wilayah operasinya di Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

“PT Obi Prima Nikel dan PT Elsady Mulia adalah Perusahaan Nikel, sementara PT Tararex adalah tambang emas,” jelas Muhlis.

Menurutnya, ini adalah keanehan yang disengaja dan bukan human eror, karena perusahaan ini berioperasi dari tahun 2010. Selain itu, ada 33 perusahaan dari total 36 perusahan yang tidak terdaftar dalam data base Dirjen Pertambangan.

Untuk itu, KATAM Provinsi Maluku Utara, meminta kepada pemerintah Provinsi untuk melakukan sinkronisasi data perusahan. Selain itu juga perlu diteliti soal pembayaran pajak dari perusahan tersebut. “Pemprov Malut harus serius menyelesaikan masalah ini, terutama soall data perusahaan dan pajak perusahaan,” tegas Muhlis.

Muhlis menambahkan, KATAM Malut akan terus melakukan penelusuran, karena diduga kuat ada potensi KKN didalamnya. Sebab, ada dugaan ketidakselarasan data seperti ini biasanya ladang subur bagi para mafia Tambang.

“Kami juga akan mengawal perusahaan tambang yang ada di Malut, khususnya tiga perusahaan tersebut karena jangan sampai ada mafia tambang,” tegasnya. (red)