TERNATE, OT- LSM Rorano Provinsi Maluku Utara (Malut), menyarankan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota di Malut agar tidak lagi melakukan rapid test karena tidak lagi efektif. Tapi langsung dilakukan swab test.
Direktur LSM Rorano M. Asghar Saleh dalam rilisnya menyampaikan, membaca berbagai hasil analisa epidemiologi dan pernyataan Kadis Kesehatan Malut tentang Kota Ternate sebagai episentrum penyebaran Covid-19 di Maluku Utara, maka LSM Roramo menilai bahwa sejauh ini belum ada langkah kongkrit dalam pemutusan rantai penularan.
"Penambahan kasus masih sangat tinggi (dalam empat hari ini tak ada penambahan karena cartridge kosong sehingga TCM tidak running) dan transmisi lokal menunjukan tren yang naik," kata Asghar.
Menurutnya, sepanjang April hingga Juni, ada 199 orang dinyatakan reaktif rapid test dari 1.700-an yang diperiksa. Jumlah ini belum termasuk yang diperiksa pihak swasta.
"Penambahan paling banyak terjadi sepanjang Mei, dimana hasil tracking meningkat saat menjaring mereka yang melakukan kontak erat dengan pasien positif," tutur Asgar.
Lanjutnay, traking dan rapid test ini mestinya membantu upaya pemutusan rantai penularan, namun tidak demikian karena mereka yang reaktif rapid test harus menunggu pengambilan swab. Sementara yang sudah di swab test juga harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Sejak awal, kata Asghar, ketiadaan Lab PCR sudah jadi masalah dalam mempercepat penegakan diagnostic. Sebab fasilitas TCM juga terbatas runningnya.
Belum lagi cartridge yang habis sehingga penumpukan dan waktu tunggu yang lama membuat upaya traking dengan prioritas menemukan kontak pada 72 jam pertama menjadi sia-sia. Apalagi mereka yang rapid test hanya dikarantina mandiri.
"Dari aspek regulasi membolehkan tetapi laporan masyarakat menyebut isolasi mandiri ternyata tidak dijalankan secara sungguh-sungguh, sehingga ada kemungkinan kontak meningkat lagi," katanya.
Akhirnya tujuan rapid test sebagai skrinning awal untuk mempercepat penegakan diagnostic menjadi tidak efektik.
Menyikapi kondisi seperti ini dan perlunya solusi jangka pendek untuk memutus mata rantai penularan, maka LSM RORANO Maluku Utara menyarankan agar:
Pertama, Pemkot Ternate dan Pemprov Maluku Utara melakukan koordinasi untuk melakukan swab test terhadap kontak erat dari pasien positif (keluarga, teman dll).
"Tidak lagi melakukan rapid test karena hanya mengulur waktu dan tidak lagi efektif memutus mata rantai penularan. Mengingat transmisi lokal di Ternate sudah sangat banyak dan tidak terkontrol," jelasnya.
Sebagai catatan, lanjut Asghar, ada warga yang sudah dikarantina sejak awal Mei tetapi hingga kini belum mendapatkan hasil swab.
"Jika karantina dipusatkan di suatu tempat maka kemungkinan menyebar akan kecil. Tetapi saat ini seluruh fasilitas karantina penuh. Warga diminta isolasi mandiri tanpa pengawasan yang optimal," ungkapnya.
Kedua, jika ada keinginan melakukan rapid test massal maka segera dilakukan di fasilitas public dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada publik sesuai protokol kesehatan, disertai penyampaian maksud dan tujuan.
Ketiag, rapid test di Labkesda sebaiknya dikurangi terkecuali untuk membantu mereka yang butuh rekomendasi melakukan perjalanan.
"Tenaga analis dapat dilatih untuk pengambilan specimen saat swab test. Swab test akan sangat membantu penegakan diagnostic sekaligus memutus rantai penularan," jelas mantan ketua Komisi III DPRD Kota Ternate ini.
Keempat, swab test yang butuh VTM (Viral Transported Medium) lebih murah harganya dibanding membeli kit untuk rapid test.
Kelima, Pemkot Ternate dan Pemprov Maluku Utara sebaiknya menghindari polemik dan perbedaan pendapat serta bekerjasama lebih nyata dan fokus pada penanganan Covid19, karena sebagai gate utama Maluku Utara, Ternate jadi indikator penentu yang bisa mempengaruhi aspek kesehatan, ekonomi dan sosial di daerah lain.
Keenam, meminta kepada semua Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas agar mendasari rencana kerja pada analisa Epidemiologi Covid-19 dengan melibatkan para ahli sehingga skema percepatan penanganan Covid19 dapat dilaksanakan secara terukur dan transparan.
Ketujuh, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kesehatan dapat membagi dan menjalankan zonasi pemeriksaan TCM sesuai wilayah jika alatnya sudah siap atau segera dipesan. RSUD Tobelo bisa menangani Morotai, Halut, Haltim dan Halteng, RSUD Chasan Boesoerie menangani Ternate, Tidore, Halbar dan Halsel.
Sedangkan RSUD Sanana bisa menangani wilayah Sula. Tujuannya agar pemeriksaan lebih cepat dan tidak menumpuk di Ternate. TCM di RSUD Chasan Boesoerie bisa digunakan untuk kepentingan follow up kasus sehingga yang menunggu sembuh tidak lama menunggu. (red)
