TERNATE, OT- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku, Yones Yubilia Biring, didampingi Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan, Phiter Pakabu, melakukan kunjungan kerja (Kuker) ke Provinsi Maluku Utara.
Pada kunjungan itu, Kepala Balai (Kabali) menyerahkan buku tabungan kepada sejumlah penerima bantuan (PB) di desa Akedotilou dan meninjau progres pembangunan rumah susun di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan.
Menurut Kabalai, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan suatu daerah sebagai penerima bantuan perumahan dari pemerintah melaui lima pertimbangan. Kelima pertimbangan itu, kata Kabalai, tiga di antaranya adalah berkaitan dengan data.
“Yang pertama harus ada data jumlah orang miskin di daerah itu, kedua harus ada data proporsi antara rumah tidak layak huni dengan rumah layak huni, dan yang ketiga adalah data mengenai kebutuhan rumah. Semua ini tentu dari Dinas Perumahan dan Permukiman,” sebutnya.
Menurutnya, data adalah hal penting dalam program perumahan. Untuk itu, ia menyarankan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk terus memperbaharui datanya sehingga menjadi pertimbangan kementerian pada saat menetapkan alokasi bantuan.
“Bisa jadi ada suatu desa yang mungkin bisa dapat alokasi bantuan lebih banyak, cuma karena data yang ada hanya itu jadi yang dapat juga hanya itu saja,” imbuhnya.
Sementara Kepala Satuan kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara Pither Pakabu mengaku bantuan perumahan melalui program BSPS ini merupakan langkah pemerintah untuk melaksanakan program sejuta rumah (PSR).
“Dengan bantuan BSPS ini dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat. Tahun ini alokasinya berkurang, tetapi apapun alasannya kita patut bersyukur pemerintah memiliki perhatian terhadap masyarakat,” terangnya.
Pither menyampaikan, lokasi bantuan BSPS senilai 20 juta dengan rincian Rp. 17.500.000 untuk material bangunan dan Rp.2.500.000 untuk upah kerja ini masyarakat penerima bantuan dapat menyelesaikan pembangunan rumah dengan berswadaya.
Mewakili masyarakat kota Tidore Kepulauan, ketua Komisi III DPRD Tidore Kepulauan yang merupakan mitra Dinas Perumahan dan Permukiman, Malik Muhammad mengaku, bangga dengan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya program BSPS, karena sejak 2016, bedasarkan pengawasan dari mereka, kurang lebih 1000 rumah tidak layak huni telah diperbaiki. (red)
