JAKARTA OT – Desak Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) RI periksa Bupati Danny Missy aksi dilakukan sejumlah mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (Alamat) terhitung sudah berulangkali dan Senin (06/01/2020) akhirnya direspon lembaga pemberentasan korupsi.
Melalui siaran pers di terima indotimur.com malam tadi, sekitar pukul 19.40 wit Korlap masa aksi Sahrir Jasmin dalam orasi kritisnya di depan gedung KPK RI mengakatan, aksi hari ini untuk mendesak KPK RI, segerah memeriksa Bupati Halbar Danny Missy, terkait penemuan penyalahgunaan anggaran 2018, terkait pemeriksaan keuangan
BPK) Nomor : 14.A/LHB/XIX.TER/5/2019 Tgl 22 Mei 2018 dan laporan pemeriksaan kepatutan terhadap ketentuan peraturan UU nomor 14.C/LBH/XIX.TER/2019 Tgl 22 Mei 2019 terdapat beberapa temuan tidak dapat di pertangung jawabkan`neraca pemerintah daerah per 31 Desember 2019 menyajikan Saldo persediaan Rp. 7,8 miliar lebih hasil tersebut sesuai rekonseliasi sesuai nilai persediaan tiap OPD dan lebih lanjut terhadap persedian di DKP , Halbar, penggunaan dana langsung Bendahara, \ penerimaan fasilitas kesehataan tingkat
‘’ pertama (FKTP) sebesar Rp. 51.5 jutah Rupiah, dan
realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah di pisahkan dari
PDAM Halbar senilai Rp. 500.000.000. tidak
didasarkan pada ketentuan pembagian yang jelas,’’teriaknya di hadapan gedung KPK RI tadi
Kata Sahrir bahwa persoalan perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang
Nyata mencapai sebesar Rp. 753.574.279.00 dan tidak di dukung dengan Bukti memadai sebesar Rp. 1..254.735.000.00, belum lagi belanja perjalanan dinas dalam daerah berupa honorer senilai 1.224.000..00 juga tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai nilai sebenarnya. Sehingga kami menduga merugikan negara hingga puluhan jutah rupiah
Anehnya menurut Sahrir dengan kembali merinci adapun dana insentif di kelola Dinas Sosial senilai Rp. 111.800.000.00 yang tidak sesuai dengan ketentuan,kekurangan volume pekerjaan atas belanja modal jalan,
irigasi,dan jaringan pada Disperindag Dan UKM senilai Rp..
595.479.361,10, pembanguunan jalan sirtu dalam Kecamatan Sahu Timur yang tidak sesuai ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa terdapat kekurangan volume pekerja senilai Rp. 237.244.527,30`
‘’ Ada juga hasil statistik daftar perjalanan Dinas di Sekretaris DPRD,
Dinas PUPR, BPKD, Dinas Parawisata, BKD dan BAPPEDA terdapat kelebihan pembayaran. perjalan Dinas dari Bulan Januari 2018 samapai Desember 2018 senilai Rp. 497, 800. 779. Dan ada pula kelebihan bayar perjalanan Dinas karena tanggal Pelaksanaan Berbenturan Pada bagian
Umum Sekretaris Daerah, DPMPD, PUPR DAN SEKRRETARIS DPRD Senilai Rp. 255.746.500 Pertanggung Jawaban perjalanan Dinas Luar Daerah Kurang bukti lengkap pada Sekretaris DPRD, PU-PR dan BP3D Senilai Rp. 732.000.000,’’cecarnya
‘’ Perjalanan Dinas ditambah tanggal pelaksanaan berbenturan tambah
dengan Pertanggung jawaban perjalanan dinas Luar daerah (Rp.
497.800.779 255.746.500 732.000.000 = total Rp. 1,485.547.279)’’sambungya
Dengan begitu lanjutnya selaku Koordinato Lapangan masa aksi meminta
kepada KPK agar segara memanggil dan memeriksa karena diduga terindikasi penyalah gunaan angaran daerah, seperti yang disebut yakni Disperindag, Dikes, PU-PR, Dishub, BPK-AD, Dukcapil, DPM-PD, Dispora, Dinsos, DKP Dikbud, BPBD, Dan Dinas Pertanian.‘’ Ada juga pemberian hibah dan Bansos tahun 2018` angaran hibah Rp. 13 miliar, terrealisasi Rp. 10 miliar. Dan Bansos Rp. 8,7 miliar terrealisasi hanya sebesar Rp. 4 M maka kerugian Negara sebesar Rp. 7,9 miliar,’’teranganya
Untuk itu masa aksi Aliansi Mahasiswa Maluku Utara, secara tegas bersikap tegas yakni mendesak kepada KPK segera tangkap dan periksa Bupati Halbar Danny Missy karena telah melakukan korupsi hingga merugikan Negara miliara Rupiah, tangkap dan periksa beberapa Kepala Dinas dan Sekretaris DPRD Halbar karena diduga terlibat dalam kasus korupsi,`usut Tuntas dana pinjaman sebesar Rp.159 miliar, tangkap dan penjarakan Bupati Halbar atau Ketua KPK RI Firli Bahuri mundur jabatan ketua KPK RI.(deko)(deko)
