DARUBA, OT - Soal hutang lahan warga masyarakat Desa Posiposi Kecamatan Pulau Rao yang belum dilunasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai disoroti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai. 

Kepada indotimur.com, Selasa (18/02/24) Darmin Wairo anggota DPRD Morotai dari fraksi Partai Keadilan Sejaterah (PKS) dengan tegas mengatakan Pemda Morotai tidak ada alasan tidak melunasi hutang di Pulau Rao pada awal beranggaran tahun ini.

"Tidak ada alasan Pemda Morotai untuk tidak bayar sisa utang lahan pembebasan jalan lingkar yang ada di Pulau Rao di tahun ini juga harus lunas," tegas Darmin. 

Dia menyampaikan mekanisme sistem beranggaran Pemrintah Daerah sangat dipahami sehingga di awal bulan Januari dan Februari tahun ini, belum bisa melakukan pembayaran.

Meski demikian, dia akan mengawal persoalan tersebut di awal bulan Maret hingga April mendatang. "Untuk saat ini memang belum bisa melakukan pembayaran tetapi di akhir bulan Maret hingga awal April nanti," ujarnya. 

Selaku aspirasi masyarakat yang ia wakili di Daerah Pemiliham (Dapil) II diantaranya Pualu Rao dia dengan tegas mengawal persoalan ini hingga tuntas. "Persoalan ini akan saya kawal sebagai aspirasi masyarakat yang saya wakili, maka masyarakat yang lahannya yang ada di Pulau Rao belum terbayar agar bersabar hingga bulan April nanti," tegasnya.

Selain hutang lahan (Ganti Rugi Tanaman) saat pembangunan jalan lingka Pulau Rao kata Darmin, masih ada sejumlah persoalan yang sama terjadi di wilayah itu.

"Bukan hanya soal utang pembebasan pembuatan jalan lingka saja yang belum terbayar tuntas, tetapi masi ada lagi hal serupa salasatunya lahan warga di Pulao Rao yang dibangun Puskesmas juga belum tuntas dibayar dan itu suda menjadi catatan saya yang harus saya kawal di tahun ini juga harus lunas," tutup Darmin. Sambari mengatakan persoalan serupa juga terjadi di Desa Cempaka dan Libano Kecamatan Morojaya.

 (hiz)