TIDORE, OT- Untuk memenuhi kewajiban konstitusional, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2025, yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore yang diagendakan pada Rapat Paripurna ke 10 masa persidangan II Tahun 2025- 2026.
Mengawali Pidatonya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan, ruang lingkup penyajian LKPJ ini meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, termasuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Sehingga dimana Tahun 2025 memiliki makna strategis sebagai tahun transisi dan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2025-2029, dengan seluruh capaian kinerja didasarkan pada visi: “Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju dan Berkelanjutan untuk Semua”. Dengan demikian, maka Visi dimaksud merupakan arah dan pedoman bagi segenap lapisan dan komponen masyarakat serta seluruh jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Dia juga menjelaskan, secara keseluruhan capaian indikator tujuan menunjukkan hasil yang Sangat Baik, hal ini terlihat dari rata-rata capaian kinerja seluruh indikator yang mencapai 100,49 persen dengan indeks Infrastruktur menjadi kontributor terbesar dengan Realisasi 89,11, berhasil melampaui target 85,00, dengan capaian kinerja 104,84 persen.
Selanjutnya data Indeks Demokrasi Daerah & Reformasi Birokrasi, dengan kedua indikator ini menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi, dengan capaian masing-masing 99,99 persen dan 99,76 persen.
Akan tetapi Realisasi mendekati target, hanya selisih tipis di digit decimal, namun pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun berpredikat “Sangat Baik”, indikator ini memiliki selisih sebesar 1,97 poin antara target 74,88 dan realisasi 72,91, dengan capaian kinerja 97,37 persen, sehingga perlu menjadi perhatian untuk diakselerasi pada tahun berikutnya.
Pemda Tidore masih memiliki tantangan serius pada capaian beberapa indikator kinerja utama lainnya, meskipun dengan predikat yang beragam, namun harus diperhatikan laju Pertumbuhan Ekonomi, mengalami perlambatan dari yang ditargetkan 4,2 persen, hanya terealisasi 2,30 persen atau 54,76 persen, Tingkat Pengangguran & Kemiskinan dimana Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka 4,02 persen, masih lebih tinggi dari target 3,33 persen, dan Realisasi Kemiskinan terdapat selisih 0,34 point dengan realisasi 6,54 persen, dibandingkan target 6,20 persen.
“Tak hanya itu, kita juga harus memaksimalkan Sektor Lingkungan dan Ketahanan Resiko Tinggi, dimana indeks Risiko Bencana melonjak ke 241,25, dari target 161,25 atau 66,84 persen. Berdasarkan data yang dirilis Badan Bencana Nasional, kondisi ini terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, serta Pembangunan Manusia dan Infrastruktur karena Rata-rata Lama Sekolah terealisasi 10,18 Tahun dari target 10,56 Tahun, dengan capaian kinerja 96,40 persen. Realisasi 10,18 tahun menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di Kota Tidore Kepulauan telah menempuh pendidikan hingga setara kelas 10 (SMA kelas 1),” sambung Muhammad Sinen.
Terkait dengan berbagai permasalahan yang masih belum tertangani pada tahun-tahun sebelumnya, Muhammad Sinen menyampaikan bahwa tentu saja telah menjadi perhatian dan fokus penanganan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026, meskipun saat ini Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia diperhadapkan dengan kebijakan alokasi TKD dalam APBN yang mengalami penyesuaian besar.
Namun di satu sisi, daerah harus memenuhi janji politik pembangunan, namun di sisi lain, ruang fiskal semakin sempit karena dana yang tersedia habis tersedot untuk belanja pegawai, terutama gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selanjutnya, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, dia berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif dari DPRD untuk menyelesaikan persoalan pembangunan mendatang, Hal ini penting karena DPRD, memiliki pandangan langsung mengenai kebutuhan prioritas masyarakat di akar rumput.
Wali Kota juga memahami, bahwa niat dan komitmen tidak akan berarti apapun, jika tidak memperoleh dukungan kerjasama seluruh pihak.
"Untuk itulah, dengan tulus dan ikhlas, kami membuka ruang untuk membangun kolaborasi dan komitmen bagi sebesar- besarnya kemajuan yang nyata di Kota Tidore Kepulauan,” kata Muhammad Sinen.
Rapat Paripurna diakhiri dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Tidore Tahun 2025 oleh Wali Kota Tidore kepada Ketua DPRD Kota Tidore.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, yang diikuti oleh 23 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, Forkopimda Kota Tidore, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Pimpinan OPD, Camat, dan insan pers.
(Rayyan)
