TIDORE, OT- Komunitas Wartawan Kota Tidore Kepulauan kembali menggelar forum Kwatak Bacarita Sesi II dengan mengangkat tema “Menakar Visi-Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD)”.
Forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk melihat sejauh mana visi-misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat diwujudkan di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Rabu, (12/8/2026).
Pengamat Ekonomi Mohtar Adam yang menjadi salah satu narasumber dalam forum tersebut menyoroti perubahan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kecenderungan semakin besarnya tekanan terhadap keuangan daerah.
Menurut Mohtar, dinamika otonomi daerah mulai terlihat kuat sejak era pemerintahan Joko Widodo. Penguatan kewenangan daerah, kata dia, kemudian memunculkan opini mengenai lahirnya “raja-raja kecil” di daerah.
“Kalau anda membaca bukunya Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah (1999/2005). Itu ternyata menakutkan bagi mereka yang berkuasa di Jakarta karena akan membentuk satu pola ekonomi yang melahirkan kekuatan- kekuatan daerah,” ujar Mohtar.
Ia menjelaskan, perkembangan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, sejumlah perubahan terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah selama ini dapat dilakukan melalui kebijakan APBN.
Namun, tekanan fiskal semakin terasa sejak 2020 ketika pemerintah melakukan pelebaran defisit sebagai respons terhadap kondisi pandemi dan kebutuhan menjaga stabilitas perekonomian.
Mohtar menyebut kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap meningkatnya belanja pemerintah dan pembiayaan utang.
“Pada periode itu spending kita mulai meningkat, utang kita mulai meningkat. Tren rata- ratanya bergerak dari sekitar Rp600 triliun ke Rp700 triliun,” katanya.
Ia juga menyoroti kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan.
Mohtar mengatakan, tekanan fiskal nasional pada akhirnya dapat berimbas terhadap pemerintah daerah, terutama daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut dia, ketika ruang fiskal pemerintah pusat semakin terbatas, pemerintah daerah harus menghadapi konsekuensi berupa keterbatasan anggaran untuk membiayai berbagai program pembangunan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi daerah seperti Tidore Kepulauan yang memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif terbatas.
Sebelumnya, forum Kwatak Bacarita juga telah mengangkat persoalan pengurangan TKD dan dampaknya terhadap kemampuan keuangan Kota Tidore Kepulauan. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa pemangkasan TKD memengaruhi kemampuan pembiayaan daerah, termasuk belanja pembangunan.
Mohtar kemudian mengingatkan bahwa ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal, daerah berpotensi menjadi salah satu pihak yang terdampak dalam kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau teman- teman di pemerintah daerah, khususnya BPKAD dan Bappeda, menyusun anggaran, potensi untuk melakukan pemotongan itu ada,” ujarnya.
Ia menggambarkan, dalam kondisi anggaran terbatas, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan untuk melakukan efisiensi terhadap berbagai pos belanja. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki strategi agar pemangkasan anggaran tidak sampai mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Dalam konteks Kota Tidore Kepulauan, Mohtar menilai tekanan TKD menjadi momentum untuk menguji sejauh mana visi dan misi pemerintahan daerah dapat diterjemahkan dalam kondisi fiskal yang terbatas.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Penguatan sumber- sumber pendapatan daerah, efisiensi birokrasi, serta penentuan skala prioritas pembangunan menjadi hal penting.
Forum Kwatak Bacarita Sesi II diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional.
Sebelumnya, hasil dialog Kwatak Bacarita juga telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menyambut forum tersebut sebagai ruang untuk mencari solusi agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan dana transfer.
Bagi Mohtar, kebijakan fiskal era pemerintahan Prabowo Subianto juga masih perlu dilihat secara objektif. Ia mengaku belum ingin memberikan penilaian akhir karena perubahan kebijakan tersebut masih membutuhkan waktu untuk dapat dilihat dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
“Saya bilang, tunggu waktu dulu, tunggu lihat dulu. Apakah pola ini baik atau tidak,” tandasnya.
Forum Kwatak Bacarita Sesi II pun menjadi penting bukan sekadar untuk membicarakan besaran pemangkasan TKD, tetapi juga untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana Tidore tetap mampu menjalankan visi-misi pembangunan ketika ruang fiskalnya semakin terbatas.
(Rayyan)
