TIDORE, OT- Setelah menghadiri dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim kembali memberikan jawaban yang diagendakan pada Rapat Paripurna Ke - 8 Masa Persidangan I Tentang Penyampaian Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi- Fraksi Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022, di Gedung DPRD Kota Tidore.
Wali Kota Tidore Ali Ibrahim dalam pidatonya menyampaikan, apresiasi kepada anggota dan Fraksi- Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD yang disampaikan melalui sidang Peripurna sebelumnya, ini merupakan bentuk kepedulian dan keseriusan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya.
Menanggapi pandangan umum fraksi PDI-Perjuangan, Wali Kota Tidore Ali Ibrahim menyampaikan, Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022 telah mencermati berbagai aspek, baik dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, hal ini dilakukan agar Optimalisasi anggaran di berbagai program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, mengenai proyeksi Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya untuk mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi, dimana konsumsi dalam negeri diarahkan untuk produk lokal daerah sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.
“Sehingga kemudahan- kemudahan layanan dan akses dalam bidang usaha terus dilakukan agar tercipta iklim usaha yang baik sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di semua sector, maka ini terus di tingkatkan agar perekonomian daerah bisa kembali normal dan meningkat untuk kesejahteran masyarakat di Kota Tidore Kepulauan,” ucap Ali.
Selanjutnya, Menanggapi pandangan umum fraksi PAN terkait masukan atas kebijakan Perubahan APBD Tahun 2022, Ali Ibrahim mengatakan, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk melaksanakan yang terbaik bagi daerah dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan secara keseluruhan, seperti peningkatan pelayanan di berbagai sektor, Peningkatan fasilitas layanan publik yang memadai dan berkualitas menjadi target utama dalam program dan kegiatan dari tahun ke tahun.
“karena Hal ini perlu dilakukan agar semboyan “Tidore Jang Foloi” benar-benar nyata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Tidore Kepulauan” papar Ali Ibrahim
Ali Ibrahim juga menanggapi pandangan umum Fraksi Nasdem bahwa, minimnya Pendapatan Asli Daerah menjadikan Pemerintah Daerah terus bergantung kepada Pemerintah Pusat, hal ini tidak bisa di pungkiri bahwa Perubahan Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat akan sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah itu sendiri.
Oleh karena itu melalui perbaikan- perbaikan fasilitas layanan di berbagai sektor di harapkan mampu menjawab permasalahan tersebut dengan Optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta pemanfaatan digitalisasi untuk penerimaan pendapatan Daerah yang diharapkan mampu memberikan efek yang baik terhadap peningkatan PAD.
Terkait penanganan bencana, Ali Ibrahim menegaskan, Pemerintah Daerah tetap konsisten dengan pengalokasian Belanja Tidak terduga untuk penanganan bencana dan kejadian luar biasa lainnya.
Mitigasi bencana melalui program pembangunan fisik pada titik-titik rawan bencana menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dengan upaya maksimal terus dilakukan namun karena keterbatasan alokasi anggaran sehingga masih terdapat beberapa titik lokasi bencana yang belum terselesaikan, namun hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menuntaskannya.
Pandangan Umum dari Fraksi PKB, Ali Ibrahim mengatakan, perlu disampaikan bahwa kebijakan pengalokasian anggaran untuk pengendalian Inflasi daerah dikarenakan dampak dari kenaikan harga BBM telah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya dilapangan akan diawasi secara ketat dan transparan.
“Olehnya itu kepada seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat berperan untuk mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah ini sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Kota Tidore Kepulauan,” kata Ali.
Sedangkan, Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat sejahtera, Wali Kota menyampaikan Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang telah disepakati akan menjadi komitmen pemerintah daerah dan diharapkan bisa mempermudah proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD nanti.
Sebelum mengakhiri pidatonya, Wali Kota berharap agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dapat dibahas bersama secara komprehensif dan pada akhirnya nanti dapat disetujui menjadi peraturan daerah.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ratna Namsa yang diikuti 20 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, Forkompimda Kota Tidore, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda.(Ryn)
