Home / Hiburan / Komunitas
19 Mei 2019

Ini Visi Hukum Irman Saleh, Calon Ketua KNPI Provinsi Malut

Irman Saleh

TERNATE, OT- Calon Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 2019-2022, Irman Saleh, memiliki visi besar dibidang hukum dan politik.

Menurut Irman, problem adminsitrasi sebagai pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah adalah sebuah keniscayaan. Dalam pelayanan publik, Pemerintah sering kali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan sering pula mengabaikan hak-hak warga negara sebagai subjek yang dilayani.

Untuk itu, sebagai organisasi kepemudaan, KNPI perlu mendorong pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Maluku Utara, sebagai sarana mengontrol keputusan tata usaha negara di Maluku Utara.

Selain itu, praktik korupsi di Maluku Utara sangatlah massif terjadi, disamping itu penegakan hukum atas berbagai korupsi kakap tidak memberikan kepastian hukum. Maka KNPI perlu membangun kerjasama dengan penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan organisasi Advokat, guna mendorong penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Maluku Utara berjalan dengan baik dan maksimal.

Lanjut Irman, praktik peradilan yang korup sangat terasa dalam peradilan di Maluku Utara. “Tidak jarang putusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, justru berbau transaksi. Sebab itu, perlu ada pengawasan yang intens terhadap proses peradilan di Maluku Utara,” jelas Irman, yang juga wartawan disalah stu medi cetak di provinsi Mluku Utara.

 Untuk hal ini, lanjut Irman, sebagai organisasi Pemuda KNPI perlu mendorong pembentukan Komisi Yudicial (KY) Penghubung di Maluku Utara. “Dengan adanya KY Penghubung, diharapkan proses peradilan di Maluku Utara dapat terawasi dengan baik,” kata Irman.

Irman juga menyampikan, pencari keadilan sering kali sulit mengakses keadilan akibat dari mahalnya biaya dalam proses peradilan. Untuk itu, sebagai organisasi pemuda, KNPI mesti mendorong pembentukan LBH Pemuda, guna memudahkan para pencari keadilan dalam mengakses keadilan dengan terlibat langsung melakukan agenda-agenda advokasi.

“Persoalan hukum paling mendasar di Maluku Utara adalah berkaitan dengan persoalan agraris. Baik mengenai persoalan pendaftaran tanah (mensertifikasi tanah) hingga persoalan pertambangan yang bersentuhan dengan perampasan tanah milik warga,” ujrnya.

Mengenai hal ini, KNPI patut mengambil peran dalam memastikan tanah-tanah milik warga tersertifikasi, sehingga warga memiliki alas hak yang kuat dan diakui oleh negara sehingga persoalan agraris di Maluku Utara kian hari dapat teratasi.

Bukan hanya itu, kta Irman, dibidng politik pelaksanaan demokrasi lokal di tingkat daerah sudah didepan mata yakni tahun 2020. Dalam setiap pelaksanaan demokrasi lokal, Pemuda terpolariasasi dalam kepentingan politik praktis semata, hal tersebut turut mendorong pelaksanaan demokrasi lokal di Maluku Utara berjalan dengan segala dinamika yang sangat kompleks.

“Sebagai Pemuda, melek politik adalah sebuah kewajiban. maka KNPI harus mengambil bagian dalam proses politk lokal. Wujudnya bukalah politik praktis namun politik gagasan demi terwujudnya pembangunan di daerah yang lebih baik,” kata alumni Ilmu Komunikasi UMMU ini.

Kaiatannya dengan hal ini, KNPI juga mesti turut mengambil bagian dan memastikan pelaksanaan demokrasi lokal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pemuda tidak hanya terpolarisasi dalam kepentingan politik praktis semata, namun terlibat dalam upaya memastikan demokrasi lokal berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(red)


Reporter: Fauzan Azzam