TERNATE, OT - Puluhan mahasiswa dan masyarakat Desa Lata-Lata, Kecamatan Kasitura Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), adukan Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) dan BPK RI Perwakilan Malut.
Aduan itu disampaikan dalam aksi yang dilaksanakan pada, Kamis (23/7/2020). Koordinator aksi, Arlon Faici dalam orasinya mengatakan, warga dan mahasiswa meminta kepada aparat penegak hukum yakni Kejati Malut serta instansi terkait lainnya yang membidangi masalah keuangan, agar secepatnya mengambil langkah atas dugaan korupsi ADD dan DD yang dilakukan oleh kepala Desa Lata-lata Abdul Malik Gama berserta staf dan ketua BPD serta anggotanya sebesar Rp 1,6 miliar mulai dari tahun 2016 hingga 2019.
"Kami sudah laporkan masalah ini di Kejati Malut sejak tanggal 3 Juli 2020 lalu di Kasi Penkum Kejati Ricard Sinaga, dan kata dia beberapa waktu lalu kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejari Halsel pada tanggal 15 Juli, namun sampai saat ini pihaknya tidak menindak lanjuti dan tidak melakukan langkah hukum terkait masalah tersebut," kata korlap.
Dia mengatakan, masyarakat Desa Lata-lata mengetahui jelas terindikasi banyak penyelewengan terhadap DD dan ADD di tahun anggaran 2016 hingga 2019.
"Penyelewengan anggaran yang dimaksud adalah terindikasi adanya penyampaian laporan keuangan Desa dari tahun anggaran 2016 hingga 2019 tidak sesuai dengan realisasi yang dilihat dan dirasakan masyarakat," tandasnya.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak dan meminta kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan dan kebijakan atas kasus korupsi tersebut, segera menindak lanjuti masalah tersebut.
"Kalaupun tuntutan ini tidak ditindak lanjuti oleh instansi terkait atau penegak hukum, maka kami berjanji siap turunkan massa aksi lebih banyak lagi," tegasnya.
(awie)
