Home / Indomalut / Halteng

Warga Patani Barat Palang Jalan Penghubung ke Weda Timur

24 Februari 2021
Warga Sibenpopo saat palang jalan utama

HALTENG, OT- Warga Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan aksi pemalangan jalan  utama menuju Desa Dotte, Kecamatan Weda Timur, Rabu (24/2/2021).

Aksi palang jalan ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum juga membayar tanaman Warga yang digusur untuk perluasan jalan pada tahun 2019-2020 lalu.

Kepala Desa Sibenpopo, Eskol Paparang mengatakan, tanaman warga yang digusur untuk perluasan jalan pada tahun 2019 dan ada juga tahun 2020.

"Tahun 2019 pekerjaan jalan sudah hotmix tapi belum juga dibayar, sekarang tahun 2020 juga belum dibayar, ini yang warga khawatir karena sudah 2 tahun masih saja belum dibayar, mereka tidak mau hal ini terjadi lagi," kata Kades saat dikonfirmasi.

Kades mengaku, ada 40 orang warga yang jadi korban penggusuran tanaman, dan dari jumlah itu ada yang memiliki sertifikat serta ada yang tidak memiliki sertifikat. Namun, warga yang tidak memiliki sertifikat ini memilik tanaman.

"40 warga ini datanya sudah dimasukkan ke bagian pemerintahan, saya yang masukkan semua data ini ke Bagian Pemerintahan. Tapi karena sudah perubahan nomenklatur dan urusan pembayaran tanah menjadi tanggungjawab Dinas Perkim maka data ini sudah saya masukkan ulang ke Perkim. Jadi saya berharap pemerintah daerah segera merealisasikan lahan warga ini," harap Kades.

Menurutnya, sampai sekarang pemalangan jalan masih tetap berlanjut karena warga menolak untuk membuka palang tersebut. Warga menyampaikan akan tetap melakukan pemalangan sampai ada kejelasan terkait pembayaran lahan.

"Warga meminta pemerintah daerah membayar dulu setengah meskipun belum semuanya. Kalau selamanya belum ada pembayaran maka, warga tidak akan membuka palang  jalan tersebut,” jelasnya.

Kades mengatakan, pemerintah desa dan kecamatan bersama anggota Satgas sudah berupaya untuk memberikan pemahaman kepada warga agar tidak menghalangi program pemerintah daerah. Tapi sepertinya tidak ada solusi.(red)


Reporter: Supriono Sufrin
Editor: Fauzan Azzam

BERITA TERKAIT