HALTENG, OT- Pernyataan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Tengah (Halteng) Nuryadin Ahmad yang menuding Pemkab Halteng sebagai biang kerok dari lambatnya penyampaian APBD Tahun 2021 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke DPRD membuat Fraksi Golkar angkat bicara. 

Wakil Ketua Fraksi Golkar, Kaderun Abd Karim mengatakan, pernyataan Nuryadin beberapa hari lalu terkait dengan keterlambatan pembahasaan RAPBD Tahun 2021 dan menuduh Pemkab keroknya adalah sikap pribadi, bukan atas nama lembaga DPRD. 

Sebab, kata dia, fraksi Golkar dan fraksi lain memahami proses pergantian dari SIMDA ke SIPD, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 ke permendagri 90 2019 dan kepmen 050 Tahun 2020 tentang peralihan system. 

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Nuryadin bahwa Bupati cuek DPRD adalah sikap yang sangat keliru, karena mungkin hanya dia yang merasakannya selama ini, karena  yang bersangkutan dari awal bukan koalisi dari pemerintahan Elang-Rahim. 

"Bagi kami, selama ini merasa hubungan  Bupati dan DPRD baik-baik saja," politisi Golkar ini," kepada indotimur.com, Kamis (3/12/2020).

(red)