Home / Indomalut / Halteng

Bahas PPDB, Komisi I Gelar Rapat Bersama PGRI Halteng

09 Juli 2021
Suasana Rapat

HALTENG, OT - Komisi I DPRD Halmahera Tengah (Halteng) bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Halteng menggelar rapat persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa pandemi covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Halteng Asrul Alting mengatakan, agenda rapat ini terkait dengan akan berlangsungnya awal pembelajaran dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di masa pandemi covid 19. serta hal-hal lain yang menyangkut dengan pendidikan dan kesejahteraan guru di Halteng.

Dalam pertemuan itu, kata dia, ada beberapa aspirasi yang disampaikan oleh pengurus PGRI, terkait dengan guru, dan masalah pendidikan, terutama terkait dengan proses belajar mengajar di masa pandemi covid 19.

"Kami akan desak ke Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan edaran ke semua sekolah agar proses belajar mengajar secara secara daring, atau mencari format yang tepat sesuai dengan kondisi kita saat ini,"ucap Asrul saat dikonfirmasi Jum'at (9/7/2021).

Dia mengaku agak cemas karena trend kasus covid di Maluku Utara, belakangan ini terus meningkat, bahkan di Halteng sudah terkonfirmasi yang positif 10 orang, sehingga dia meminta seluruh pihak di Halteng harus berikhtiar.

Selain membahas PPDB, rapat tersebut juga membicarakan terkait dengan kesejahteraan guru seperti, Tunjangan Dacil, sertifikasi, Rutin dan Dana Bos.

"Karena dalam proses pembayaran masih banyak terlambat sehingga menganggu proses belajar mengajar di sekolah," ungkap Asrul.

"Mereka meminta agar ada perhatian ke arah ini. mudah-mudahan nantinya untuk kesejahteraan guru dan mutu pendidikan itu bisa terakomodir kedepannya," harap anggota DPRD Dapil I ini.

Asrul yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDI-P Halteng ini menambahkan, saran dan masukan dari PGRI akan ditampung, "insya Allah kami tindak lanjuti. besok kita Komisi I agendakan mengundang Dinas Pendidikan untuk bicara soal ini," terangnya.

Sementara Ketua PGRI Halteng Rusli Dji Husin mengatakan, PGRI adalah organisasi yang independen, berdiri sendiri dan lembaga berhimpunnya para guru.

Kata dia, PGRI sejauh ini sangat membuka diri untuk berkomunikasi baik itu dengan Dinas Pendidikan sebagai mitra dan sejauh ini sangat baik hubungan dalam melihat pendidikan kedepan.

Selain itu PGRI merupakan wadah untuk menampung aspirasi, masukan dan saran, untuk disampaikan ke pihak yg berkompeten salah satunya  adalah DPRD komisi I yang menangani bidang pendidikan.

"Untuk itu PGRI mendatangi DPRD sebagai penyambung  komunikasi dari guru dan kepala sekolah," ucapnya.

Dia menyebut, dalam pertemuan, membahas soal perkembangan covid-19  di Maluku Utara, khususnya di Halteng, sehingga perlu adanya upaya-upaya atau langlah ikhtiar untuk mengatasi hal tersebut.

"DPRD sebagai salah satu lembaga yang menangani pendidikan harus melihat dengan serius dan harus ada langkah-langkah kongkrit . Sehingga sekolah-selolah yang menjalankan proses belajar, berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan," jelas Rusli yang juga menjabat sebagai Kepsek SMP 1 Halteng.

Menurutnya, dalam waktu dekat, tahun pelajaran baru akan segera dimulai, sehingga sistim kurikulum harus mengedepankan protokol kesehatan dan ini harus didesain sebaik mungkin sehingga mutu pendidikan tetap baik.

"Yang kedua terkait dengan kesejahteraan Guru yang berada di Halteng. Kiranya harus diperhatikan. Karena bagaimanapun kemajuan pendidikan tidak terlepas dari kesejahteraan guru," ungkapnya.

Rusli menambahkan, yang berkaitan dengan keuangan harus tepat waktu dalam pemberian ke sekolah, "selain itu terkait dengan Dacil, yang harus Komisi I lihat karena ada sekolah yang terletak di pelosok yang secara ril mereka harus dapat 'kan ternyata tidak ini sangat disayangkan ini juga harus dilihat," katanya.

Selain itu, lanjutnya, ada juga pegawas sekolah yang harus diperhatikan keberadaan mereka .sedangkan untuk sekolah-sekolah TK, harus dilihat secara menyeluruh jangan sampai ada kecemburuan, misalnya ada sekolah swasta yang sudah lama belum dinegerikan tiba-tiba ada sekolah yang baru namun tidak lama kemudian dinegrikan ini bisa menimbulkan kecemburuan.

"Untuk itu PGRI meminta ke DPRD dalam hal ini Komisi I agar bisa melihat secara menyeluruh," tutupnya.

 (red)


Reporter: Supriono Sufrin
Editor: Fadli

BERITA TERKAIT