HALSEL, OT - Keluhan penyelenggara Pemilu tingkat desa (PPS) terkait dua bulan honor yang belum dibayar, belum juga diselesaikan oleh pihak KPUD Halsel dalam hal ini Sekretaris KPU dan Bendahara.

Pasalnya, dari 747 petugas PPS yang tersebar pada 249 Desa di 30 Kecamatan, KPU setempat hanya bisa membayar 666 petugas untuk satu bulan gaji.

"Jadi dari total 747 orang, kita sudah bayar 666 orang untuk satu bulan gaji di bulan Mei, sisanya 81 orang dalam waktu dekat akan kita bayar," jelas Ketua KPU Halsel, Tabrid S Talib, saat ditemui wartawan di pres room KPU Halsel.

Kata Tabrid, proses pembayaran tersebut terkendala lantaran saat pembuatan rekening gaji dan sekretariat, data yang dimasukan dari desa banyak yang mengalami masalah sehingga tidak bisa membuka rekening untuk penyelenggara di tingkat desa.

"Jadi kendalanya di administrasi itu yang buat keterlambatan, namun Alhamdulillah semua sudah masuk ke bank administrasinya, maka dalam waktu dekat akan diselesaikan," jelasnya.

BACA JUGA : Dua Bulan Honor PPS di Halsel Belum Dibayar, Sekretris dan Bendahara KPU Bungkam

Sementara itu, ditanya soal satu bulan gaji dan operasional yang belum dibayarkan, Alidu (sapaan Tabrid) mengaku akan berupaya semaksimal mungkin sehingga di tanggal 27 Juli 2024 akan dibayarkan kembali satu bulan sisanya.

"Untuk sekretarian itu sudah dibayarkan pada tanggal 18 Juli, sementara PPS-nya di tanggal 20 Juli sudah dibayarkan," sebutnya.

 (iel)