JAILOLO,OT - Direktorat Panas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menginginkan potensi panas bumi di kabupaten Halmahera Barat (Halbar harus dikelola demi mendukung ketersediaan energy nasional.
Untuk itu, Kemeneterian ESDM mengharapkan Pemkab Halbart proaktif berkomunikasi dengan Kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan Tersebut.
Keinginan Kementerian ESDM tersebut diungkapkan Yahya Maulana, salah satu pejabat di lingkungan Direktorat Panas Bumi saat bertatap muka dengan Pemkab Halbar di ruang kerja Asisten dua Setda Halbar, Ir M Aulia Husin, selasa (10/10/2017).
"Jadi, Direktorat Panas Bumi Kementerian ESDM, berkeinginan sekali, agar potensi panas bumi di Halbar yang ada di Idamdehe tersebut dikelola dengan baik".ungkap Staf ahli bidang pemerintahan Halbar, Ismail Arifin, usai menghadiri pertemuan tersebut.
Ismail mengatakan, Kementerian ESDM sangat berkeinginan agar Panas Bumi dikelola, karena potensi panas bumi yang mengendap di Gunung Jailolo sudah masuk dalam projek nasional Kementerian ESDM, bahkan sudah pernah dilelang pada tahun 2010 lalu yang dimenangkan oleh PT Star Energy Geothermal.
Mantan Kepala Bappeda Halbar ini mengungkapkan, Kementerian ESDM menyiapkan dua opsi pengelolaan panas bumi di Halbar, salah satunya, menggunakan sumber modal asing (luar negeri) atau sumber modal dalam negeri untuk mengelolah sumber energi tersebut.
Tim Direktorat Panas Bumi yang dipimpin Yahya Maulana tersebut, telah berdiskusi panjang lebar terkait keberlanjutan projek pengelolaan 70 MW panas bumi yang terletak di Desa Idamdehe Kecamatan Jailolo tersebut.
"Kementerian ESDM juga sudah menerbitkan surat terkait pengembalian kontrak pengelolaan panas bumi Halbar dari PT Star Energy".ungkap Ismail mengutip penjelasan ketua tim Direktorat Panas Bumi, Kementerian ESDM, Yahya Maulana.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Asisten Dua Seta Halbar tersebut turut hadi Staf Ahli bidang Hukum dan Politik, Marcus Saleky, Staf Ahli bidang Kesejahteraan dan SDM, Vence Muluwere, Asisten Dua Setda Halbar M Aulia Husin, Kabag Hukum dan Organisasi Setda Halbar Denny G Kasim dan Sekretaris Bappeda Wahnia Hi Abu
(red)
