HALBAR, OT -  Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menindak oknum Kepala Desa (Kades) yang "main' anggaran.

Kepada indotimur.com ketua APDESI Halbar, Rustam Fabanyo menegaskan, tidak ada toleransi bagi Pemerintah Desa  bila dengan sengaja melakukan penyalagunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber APBD maupun dari APBN.

Kata Rustam, dalam ketentuan, jelas diatur sejumlah regulasi baik Undang Undang, Peraturan Pemerintah hingga Perda dengan satu tujuan, penggunaan DD untuk meningkatkan  kapasitas dan taraf hidup masyarakat di tingkat desa.

Dia menegaskan, jika ada oknum Kades yang kemudian menyalahgunakan anggaran tersebut, maka konsekuensinya pidana, "APDESI tidak berada posisi pembela kades-kades yang dengan sengaja berbuat salah, dan saya selaku ketua APDESI berkomitmen atas ketentuan yang berlaku soal konsekuensi beranggaran," tegasnya.

Rustam lantas menjelaskan, dalam pasal 72 UU nomor 6, menyebutkan, desa memiliki tujuh. pendapatan yakni APBN-DD, DAU- ADD, bantuan keuangan Provinsi, bantuan keuangan Kabupaten, DBH, Retrebusi pajak dan bantuan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

"Dan Halmahera Barat dari 2015 sampai 2021 hanya dua, ADD dan DD. Sehingga
APDSI sangat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menindak tegas siapapun yang bermain dengan anggaran," tegas Rustam. 

Dengan begitu dia mengingatkan dalam penganggaran wajib dibiayai DD hanya dua, pemberdayaan dan pembangunan, kalau ADD wajib biayai semua, namun porsi ADD tidak mencukupi hanya biayai dua pembinaan dan belanja pegawai

"Untuk menghitung gaji pegawai sementara ini di Halbar, gaji pegawai dalam 1 tahun itu Rp.279 juta lebih per desa, (tidak termasuk dua desa di wilayah Jailolo Selatan) karena membiayayai  berkisar 10 orang Pemerintahan tingkat Desa sudah termasuk BPD, ini harus ingat agar hal-hal tidak inginkan dapat dihindari untuk kemajuan Halbar khusunya setiap Desa," pungkas Rustam.

 (deko)