TERNATE, OT- Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keubang) tingkat provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, Senin (24/05/21).

Dalam sambutannya gubernur menyampaikan, untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah telah sesuai standar atau norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka diperlukan sistem kontrol dan pengawasan yang baik.

"Dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, kepala daerah dibantu oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat daerah,” ujar gubernur.

Gubernur  mengatakan, bahwa APIP dapat memberikan nilai tambah maksimal jika diberikan kapabilitas yang cukup.  

“Bentuk kapabilitas tersebut berupa kewenangan atau peran yang sesuai, berupa dalam bentuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai kebijakan pengawasan dari kemendagri, arahan pimpinan, BPKP dan KPK,” kata gubernur.

Untuk meningkatkan peran APIP tersebut, lanjut gubernur, APIP harus aktif berkomunikasi dengan BPK, KPK dan APH serta bersinergi dengan sesama Inspektorat, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian serta BPKP.

"Sesuai informasi yang saya terima dari pak Inspektur Provinsi, sinergi dengan BPKP sudah berjalan cukup baik dan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan bersama,”  ujar Gubernur

“Rapat koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat provinsi Maluku Utara tahun 2021 ini, merupakan salah satu bentuk sinergi dalam mengawal pembangunan Maluku Utara,” tutur Gani Kasuba.

Sementara Deputi Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menyampaikan, peran pengawasan intern oleh APIP untuk memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas pembangunan sangat dibutuhkan.

“Pengawasan yang dilakukan oleh APIP harus bersifat konvergen dan kolaboratif, cepat, tepat waktu dan adaptif,” ujarnya

Ia berharap, setelah rapat koordinasi ini BPKP dan APIP di wilayah Provinsi Utara akan bersama-sama dan berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan program sektor perikanan dan pariwisata.(red)