SOFIFI, OT - Dinas Pertanian Provinsi Malut dan Dinas Pangan Malut melakukan singkronisasi data produksi tanaman pangan, dan tanaman hortikultural dengan tingkat kebutuhan masyarakat Maluku Utara.
“Hari ini, Dinas Pertanian mengundang Dinas Pangan dan Disperindag untuk menyatukan data antara produksi, kebutuhan serta pasokan kebutuhan masyarakat yang didatangkan dar luar, baik itu kebutuhan pangan maupun tanaman holtikultural,” ujar Kepala Dinas Pertanian Provinsi Malut, Muhtar Husen.
Kata dia, singkronisasi data ini untuk mengetahui berapa besar kebutuhan masyarakat dan berapa besar kebutuhan masyarakat yang masih didatangkan dari daerah luar.
”Dinas Pangan menghitung berapa besar kebutuhan masyarakat, tugas Dinas Pertanian berapa besar produksinya, baik tanaman holtikultural, perkebunan, bahkan sampai pada kebutuhan daging,” ujarnya.
Lanjut dia, langkah ini dilakukan karena ada beberapa daerah saat ini tingkat kebutuhan terhadap tanaman pangan sangat tinggi, terutama daerah pertambangan, misalnya kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Halmahera Utara.
“Memang dari sisi produksi kita masih keterangan dengan daerah luar salah satunya Sulut, dan daerah lain seperti Jawa. Tetapi untuk tanaman pangan holtikultura khususnya rica dan tomat, angka produksinya sudah di atas 50 - 60 persen. Tapi kita tidak punya data yang valid sehingga orang menganggap kita masih datangkan dari Sulawesi,” ujarnya.
Saat ini, daerah Halut, Halteng, Haltim dan Morotai, untk tanaman holtikultural msalnya rica dan tomat tidak lagi bergantung ke daerah lain, produksi petani sudah banyak.
"Kami berharap bahwa seluruh kabupaten kota perlu ada sentra sentra produksi yang didodorong selain tanaman hulikultural, tanam pangan lain juga, seperti sayur-mayur dan kebutuhan lainnya,”harapnya.
Ia menambahkan jika semua daerah sudah siap, tahap selanjutnya mengatur waktu produksi sehingga sehingga kebutuhan tetap tersedia, dan pasokan barang dar luar bisa kita tutupi dengan hasil produksi petani kita paling tidak 70 sampa 80 persen kebutuhan masyarakat diatasi dengan hasil pertanian kita.
“jika dari 10 kabupten/kota ini memilik sentral unggulan pertanian, maka sudah bisa mengurangi angka ketergantungan di daerah laur,” harapnya.(red)
