HALTENG,OT - Sepanjang tahun ini, realisasi belanja Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) mencapai 85 Persen.
Kaban Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halteng Abdurahim Yau mengatakan, estimasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan, dirancang sebesar Rp. 1766 932.502 000, sedangkan realisasi sampai dengan tanggal 30 September tahun 2023 adalah sebesar 1.024.873.303.204.
"Pendapatan Daerah tersebut dirancang seimbang dengan belanja daerah sebesar Rp. 1.766 932.502.000. Sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami defisit," ucap Kaban dalam keterangannya Selasa (3/10/2023).
Dia mengatakan, jika diperhadapkan dengan Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2023 sebesar Rp. 874 350 303.204, dengan Realisasi Pendapatan Daerah, maka realisasi belanja telah mencapai 85 persen.
Belanja Daerah tersebut terdiri dan Belanja Operasional sebesar Rp. 536.331 664 780, dan Belanja Modal sebesar Rp. 236 228 937.846.
Jika diperhadapkan dengan estimasi pendapatan sebesar Rp. 1.766 932.502 000,maka untuk realisasi Belanja Operasional sebesar 56.779 dan Belanja Modal sebesar 34.594.
Diantara realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 536 331 664.780, terdapat Realisasi Barang dan Jasa sebesar Rp. 298333058 961, yang didalamnya juga untuk membayar Belanya Barang yang diserahkan kepada masyarakat, Insentif Imam dan Pendeta, Insentif Ibu Hamil dan Menyusui, Tanggap Darurat Kesehatan untuk seluruh masyarakat, belanja obat-obatan dan bantuan study untuk S1, S2 dan S3.
"Jadi realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak semata-mata digunakan untuk belanja operasional aparatur. Sedangkan sisa anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah (KUD) adalah untuk membayar Gap PegawavPPPK/PTT, TPP, Insentif Dokter, Insentif Imam, Tunjangan Dacil untuk ASN, P3K se Kecamatan Pulau Gebe, Insentif Imam/Pendeta dan Guru Ngaji, Santunan Duka, Biaya Pemulangan Jenazah, BTT,"jelas mantan Kaban Dispenda Halteng ini.
Sementara Spesifik Grant dan Dana DAK yang belum dibayarkan, karena progress fisik belum memenuhi persyaratan pembayaran termasuk didalamnya Pembangunan RTLH, Air Bersih, Bantuan Pintu dan Jendela, dan belanja modal lainnya yang dianggarkan di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Lanjutnya, jadi diestimasi sampai dengan akhir Bulan Oktober jika seluruh persyaratan pembayaran belanja modal sudah terpenuhi, maka dipastikan sampai dengan akhir Bulan November, realisasi belanja baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal dapat mencapai 8016.
"Adapun anggaran DAK dan Spesifik Grant yang masih tersedia di RKUD hanya untuk membiayai progres pekerjaan fisik dan program kegiatan yang bersumber dari Dana DAK serta SG dan tidak digunakan untuk membayar program/kegiatan yang dibayai melatui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH)," tutupnya.
(red)
